Bupati Ponorogo H. Ipong Teken MoU dengan BPKP Jatim

Bupati Ponorogo H. Ipong Teken MoU dengan BPKP Jatim

Comments Off on Bupati Ponorogo H. Ipong Teken MoU dengan BPKP Jatim

 

PONOROGO, – Bertempat di Pringgitan rumah dinas Bupati, Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo yang dalam hal ini langsung diwali Bupati, Drs. H. Ipong Muchlissoni, menandatangani nota kesepakatan atau MOU dengan pihak BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan) Propinsi Jawa Timur. Hari ini, Rabu (19/07).

Dalam kesempatan itu, bupati H. Ipong memberikan sambutan rasa terima kasihnya atas terselenggaranya kerjasama ini. Ia mengungkapkan terima kasih kepada BPKP selaku lembaga negara yang fungsi dan tugas utamanya mengurusi soal keuangan daerah, kususnya keuangan desa ini. “Dengan kerjasama MOU semacam ini, tentu kita berharap agar kerjasama ini bisa membantu pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan. Sistem yang diciptakan oleh BPKP diharapkan akan bisa membantu dan bisa diaplikasikan dengan baik oleh aparat atau perangkat desa,” terang bupati.

Dilanjutkannya bahwa sejauh ini, dalam hal pengelolaan keuanga, Pemkab Ponorogo dirasa sudah melakukan hal yang baik dan benar. Terbukti dengan penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualiaan) yang diterima kota reyog belum lama ini. Bahkan atas prestasi ini, Kabupaten Ponorogo diundang ke negara India karena pelaksanaan siskeudes yang baik dan benar.

Seterusnya juga disampaikan bahwa adanya MOU ini sejalan dengan keinginan Pemkab Ponorogo untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas pembangunan, atau manajemen pembangunan. “Dengan MOU ini BPKP akan lebih banyak memberikan bantuan dukungan untuk sistem yang transparan dan akuntabel. Semoga menjadi momen terbaik untuk pemerintahan yang baik,” harap bupati H. Ipong.

Sedangkan dari pihak BPKP Jawa Timur, Agus Setianto disampaikannya bahwa tugas pokok BPKP adalah mengawal program pusat sampai daerah agar bisa berjalan dengan baik sesuai aturan hukum yang ada. Pengawasan yang terus ditingkatkan tetantang keuangan negara yang saat ini sedang dalam semangat efisiensi anggaran.

Untuk kebaikan dan kemudahan pengelolaan sistem keuangan daerah di masa mendatang, dalam rangka mewujudkan Good Govermen, akan dibuatkan sebuah sistim atau program dengan aplikasi yang sederhana dan lebih mudah dari saat ini.

Khusus menanggapi tentang pengelolaan keuangan Kabupaten Ponorogo, disampaikannya bahwa Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu daerah yang ditunjuk menjadi pilot project dalam program BPKP ini. Bahkan Ponorogo jadi percontohan world bank untuk implementasi. (Kominfo).

Please follow and like us:
0

About the author:

Back to Top