PK5 Sultan Agung di Tunggu Hingga Akhir Maret Ini

PK5 Sultan Agung di Tunggu Hingga Akhir Maret Ini

PK5 Sultan Agung di Tunggu Hingga Akhir Maret Ini

Comments Off on PK5 Sultan Agung di Tunggu Hingga Akhir Maret Ini

 

Tempat relokasi PK5 di Jln. Menur

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo terus berbenah terkait penataan pedagang kaki lima (PK5). Rencana Pemkab Ponorogo memindahkan PK5 yang berjualan di jalan Sultan Agung ke tempat relokasi yang telah di sediakan Pemkab Ponorogo di Jalan Menur. Namun hingga hampir akhir bulan Maret ini rencana tersebut tak berjalan dengan mulus. Karena masih banyak PK5 yang masih berjualan di Jalan Sultan Agung.

Ungkap Addin Andhanawarih, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Perdakum) Ponorogo, sebenarnya pemkab sudah menyiapkan tempat relokasi untuk para PK5 yang berada di Jalan Sultan Agung, tempat relokasi itu berada di Jalan Menur yang menghabiskan anggaran kurang lebih Rp. 400 Juta, “mereka belum mau menempati lahan relokasi tersebut karena ada beberapa alasan non teknis dari pada pedagang,” ungkapnya ke Ponorogo.go.id, Kamis(29/3).

Addin menambahkan untuk rencana merelokasi PK5 di Jalan Sultan Agung itu sudah sesuai dengan rencana, pihaknya juga sudah memberi batah akhir pedagang harus pindah maksimal tanggal 14 Februari lalu. Namun, untuk saat ini belum ada yang menempati tempat relokasi tersebut. “Ada beberapa pedagang yang sudah konfirmasi ke kami untuk menempati tempat relokasi tersebut,namun ada beberapa alasan non teknis yang tidak memungkinkan mereka untuk berjualan,” imbuhnya.

Addin menegaskan beberapa waktu lalu salah seorang pedagang mengatakan bersedia pindah namun itu tidak mungkin dilakukan jika tidak diikuti seluruh anggota paguyuban. “Sebenarnya tidak semua pedagang menolak untuk di relokasi, memang ada beberapa yang setuju, sudah konfirmasi ke kami,” tegasnya.

Terus bagaimana bila para pedagang tidak ingin menempati lahan relokasi yang sudah disiapkan? Addin menerangkan bahwa pihaknya akan terus mencari solusi untuk mengantisipasi hal tersebut. Sampai sekarang ini masih berharap PK5 mau memanfaatkan lahan tersebut (relokasi). “Akan kami tunggu hingga akhir Maret ini,” terangnya.

Bilamana sampai akhir bulan ini tidak mau menempati, pihaknya tak mau bangunan tersebut sia-sia, Addin akan meminta stafnya untuk melalukan telaah terkait masalah tersebut beserta solusinya. Dan hasil dari telaah masalah tersebut kita sampaikan hasilnya kepada Bupati Ipong Muchlissoni untuk dimintakan petunjuk.  Kemungkinan besar, nantinya pihak Dinas Perdakum akan mengisinya dengan pedagang lain yang mau menempati. ‘’Sekarang pun sebenarnya sudah dimanfaatkan untuk parkir sepeda motor, pas hari Minggu. Itu kan menyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga,’’ paparnya.

Disamping itu mengenai keberadaan beberapa PK5 yang nekat mangkal di Jalan Sultan Agung saat ini, Addin menegaskan bahwa itu bukan kewenangannya, melainkan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ponorogo untuk menertibkan sesuai tupoksinya selaku penegak Peraturan Daerah (Perda). Menurutnya, pihak Satpol PP bisa menertibkan itu karena berjualan di trotoar maupun bahu jalan dianggap melanggar Perda Nomor : 5/2011. ‘’Tugas kami hanya menyiapkan lahan relokasi. Jadi untuk penertiban pedagang itu kewenangannya beda lagi, ada di Satpol PP,’’ tegasnya.

Menurut pantauan ponorogo.go.id di lapangan kemarin pedagang memang masih ada yang berjualan di kawasan Jalan Sultan Agung. Bahkan menjelang petang jumlah pedagang yang  berjualan di trotoar semakin banyak. Padahal, pihak Satpol PP Ponorogo beberapa waktu lalu telah memasang papan larangan menggunakan trotoar maupun bahu jalan untuk berjualan. Namun larangan tersebut belum diindahkan. (kominfo/fdl)

About the author:

Alamat

themecircle

Tentang Ponorogo

Back to Top