Dinas Pertanian Tak Terbitkan Izin Alih Fungsi Agar Lahan Tidak Beralih Fungsi

By on December 14, 2018 at 11:48 am 0 1445 Views

MARAKNYA pembangunan perumahan di atas sejumlah lahan pertanian di Ponorogo dipastikan belum melalui rekomendasi Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo. Dinas ini memastikan tidak mengeluarkan izin maupun rekomendasi untuk merubah lahan produktif menjadi kawasan hunian.

Kepala Distan Ponorogo Harmanto menyatakan, pihaknya melakukan langkah ini sebagai antisipasi semakin maraknya pembangunan perumahan di atas lahan yang semula berupa lahan pertanian.

“Saya atau kami di dinas ini tidak pernah mengeluarkan dan belum akan mengeluarkan izin perubahan lahan pertanian menjadi kawasan perumahan. Kalau kenyataannya banyak perumahan baru yang dibangun di bekas lahan sawah, itu jelas tanpa izin atau rekomendasi alih fungsi lahan dari kami. Pasti tidak akan ada sertifikatnya,” ungkap Harmanto, Jumat (14/12/2018).

Dinas Pertanian bertanggung jawab atas keberadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Ponorogo. Untuk Ponorogo, plot LP2B ini adalah 25 ribu hektare. Jumlah ini masih jauh di bawah luas lahan pertanian produktif yang ada di Ponorogo saat ini yang mencapai 34 ribu hektare.

Sebenarnya, kata Harmanto, LP2B untuk Ponorogo belum ada atau belum diperdakan. Sebab LP2B baru akan muncul setelah sebuah wilayah memiliki perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW.

“Ponorogo sendiri baru di 2019 nanti akan menetapkan RTRW. Jadi ya kami tidak bisa melarang orang yang akan membuat rumah atau perumahan di atas lahan sawah. Apalagi itu sawah milik warga sendiri. Yang pasti kita akan mempertahankan LP2B itu,” terangnya.

Dinas ini juga tidak bisa berkeras diri untuk melarang alih fungsi lahan menjadi permukiman. Sebab, perumahan juga merupakan kebutuhan pokok selain sandang dan pangan. Dasarnya adalah UU nomor 1 tahun 2016 tentang alih fungsi lahan.

“Kami tidak memberikan izin untuk perubahan lahan sawah selama itu jalau hijau, bukan jalur kuning. Kalau kami rekomendasi ya kami bisa kena sanksi,” ujarnya.

Meski saat ini sudah banyak lahan sawah yang berubah menjadi permukiman, namun belum ada pengaruh signifikan terhadap hasil panen padi petani di Ponorogo. Menurut rencana, lahan pertanian yang dipertahankan untuk LP2B di Ponorogo adalah 25 ribu hektare. Di Ponorogo saat ini terdapat 34 ribu hektare lahan pertanian produktif. (kominfo/dist)

  News
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *