Bupati Ingin Self Assesment Pajak Dievaluasi

By on December 20, 2018 at 8:57 am 0 545 Views

PENILAIAN atau penghitungan mandiri atau self assesment pajak yang berlangsung sekitar sepuluh tahun terakhir sudah selayaknya dievaluasi. Sebab menurut Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, hal ini berpotensi menurunkan pajak daerah sebagai salah satu penopang Pendapata Asli Daerah.

Dalam Gathering Pajak Daerah 2018 dan Launching ePajak dan SP2D Online di Sasana Praja, Rabu (19/12/2018) Bupati Ipong menyatakan, model pelaporan obyek pajak oleh wajib pajak ini bisa jadi mengandung ketidaksesuaian antara fakta dan nilai dalam laporan.

“Saya pernah tahu ada pengusaha bakso di luar pulau yang mengaku omzetnya hanya sekian ratus juta. Tapi setelah dilakukan due dilligent, ternyata (omzetnya) mencapai puluhan miliar,” ungkapnya.

Hal ini jelas kehilangan pajak yang cukup banyak sebab nilai pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya. “Saya khawatir ini terjadi juga di Ponorogo. Maka saya menilai sudah waktunya Self Assesment dievaluasi,” tegasnya.

Selain soal ini, Bupati Ipong menyatakan mendukung adanya peningkatan layanan dalam hal perpajakan. Seperti hadirnya ePajak dan SP2D Online seperti yang diluncurkan pada akhir tahun ini.

“Dengan layanan yang baik, maka kita yakin pendapatan pajak daerah juga akan meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Ponorogo masih yakin mampu mencapai pendapatan asli daerahnya (PAD) yang sebesar Rp 258 miliar. Sisa waktu menuju akhir 2018 yang tinggal hitungan hari bukan halangan untuk mencapai target tersebut.

Kepala DPPKAD Bambang Tri Wahono saat memaparkan penerimaan pajak dan program layanan pajaknya pada Gathering Pajak Daerah 2018 dan Launching ePajak dan SP2D Online di Sasana Praja, Rabu (19/12/2018).

Kepala DPPKAD Bambang Tri Wahono mengatakan, sampai Rabu (19/12/2018) laporan real time di kantornya menyebutkan PAD Ponorogo sudan mencapai sekitar Rp 250 miliar. Hal ini karena masuknya berbagai pajak yang saat ini banyak dikelola oleh daerah.

“Pajak daerah serta retribusi merupakan salah satu penopang PAD di Ponorogo bisa cukup diandalkan. Dan, sejak munculnya UU nomor 28 tahun 2008 tentang pajak dan retribusi, daerah memiliki keleluasaan untuk mengelola pajak daerah. Termasuk memunculkan berbagai inovasi dalam pengelolaan dan diskresinya,” ungkap Bambang.

Salah satu inovasi pengelolaan pajak tersebut adalah ePajak dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Online yang diluncurkan. Diharapkan, keduanya bisa mendorong perolehan pajak daerah yang optimal dan bisa mencapai targetnya. Utamanya adalah pelayanan yang lebih cepat, informatif dan transparans. (kominfo/dist)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *