Datang ke Ponorogo, Ini Delapan Program Pencegahan Korupsi versi KPK

By on April 9, 2019 at 5:45 pm 0 381 Views

KEHADIRAN sejumlah anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Ponorogo pada Selasa (9/4/2019) menjadi momen meningkatakan pemahaman para Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Ponorogo terkait program pencagahan korupsi.

Dalam paparannya, KPK menjelaskan ada delapan fokus program pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi alias tipikor. Kedelapan program tersebut antara lain adalah, pertama, in integrasi antara e-planning dan e-budgetting.

Staf KPK di Kedeputian Pencegahan Korupsi Eko Widyanto saat memberikan materi pencegahan kepada para pejabat dan ASN di Pemkab Ponorogo, Selasa (9/4/2019) di Aula Gedung Bappeda dan Litbang Ponorogo.

“Harapannya di tahap perencanaan ini Pemkab Ponorogo harus mengendepankan transparansi kalau ada susulan atau pokir (pokok pikiran) dari anggota DPRD harus terdokumentasi dengan baik dan transparan sehingga saat pelaksanaan APBD tidak ada kegiatan yang datang secara tiba-tiba atau tidak pernah dianggarkan sebelumnya,” ungkap Koordinator Wilayah Jatim Satgas Pencegahan Korupsi Kedeputian Pencegahan KPK RI Arief Nurcahyo saat Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Aula Gedung Bappeda dan Diklat Kabupaten Ponorogo.

Kedua, harus ada optimalisasi pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa masih merupakan prioritas kasus yang ditangani oleh KPK. “Masih jadi temuan yang banyak dalam tipikor. Makanya perlu perhatian besar,” ungkapnya.

Ketiga adalah hal yang terkait juga dengan pelayanan publik yaitu adanya pelayanan satu pintu. Hal ini merupakan bentuk yang transparansi pelayanan publik. Keempat adalah harus ada upaya peningkatan kapabilitas ASN. Di antaranya dengan penguatan APIP atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Kelima adalah pengawasan Dana Desa. Di antaranya melalui publikasi APBDes, implementasi Siskeudes, dan Pengawasan Dana Desa.

Keenam, adanya pelayanan terpadu satu pintu. Hal ini menyangkut perlunya pelimpahan kewenangan; informasi perizinan baik online maupun offline, tersedianya aplikasi perizinan; ketersediaan aturan dan ada rekomendasi teknis.

“Selanjutnya adalah optimalisasi pendapatan daerah. Dengan begitu, daerah punya kemampuan finansial yang cukup,” kata dia. Hal in diantaranya dengan tersedianya database wajib pajak, tax clearance; dan inovasi peningkatan PAD.

Dan yang terakhir adalah manajemen aset daerah. Yaitu harus ada manajemen BUMD mulai dari database BUMD yang handal, pengamanan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BUMD atau aset daerah. (kominfo/dist)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *