PR Para Kades Dilantik, Bereskan RPJMDes, P-APBDes dan Prioritas Desa

By on June 19, 2019 at 9:14 pm 0 261 Views

PEKERJAAN rumah alias PR para kades yang pada pekan ini dan pekan lalu dilantik oleh Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni telah menunggu. Di antaranya adalah menyelesaikan RPJMDes, P-APBDes 2019 dan membuat program prioritas.

Hal inilah yang dipesankan Bupati Ipong pada Rabu (19/6/2019) usai melantik 78 kades hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak 20 Mei lalu. “Saya kira setelah pelantikan ini waktunya adalah untuk segera bekerja. Para kades harus segera menyelesaikan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, rencana kerja selama masa bakti), P-APBDes (Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan membuat program prioritas yang dibutuhkan rakyatnya,” ungkapnya.

Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni dan anggota Forkopimda Kabupaten Ponorogo menjelang pelantikan 78 Kades Terpilih hasil Pilkades serentak 198 desa oleh Pemkab Ponorogo 20 Mei lalu. Pelantikan tahap dua ini dilaksanakan di Pendopo Agung Pemkab Ponorogo, Rabu (19/6/2019)

Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni saat melantik 78 Kades Terpilih hasil Pilkades serentak 198 desa oleh Pemkab Ponorogo 20 Mei lalu. Pelantikan tahap dua ini dilaksanakan di Pendopo Agung Pemkab Ponorogo, Rabu (19/6/2019)

Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni saat melantik 78 Kades Terpilih hasil Pilkades serentak 198 desa oleh Pemkab Ponorogo 20 Mei lalu. Pelantikan tahap dua ini dilaksanakan di Pendopo Agung Pemkab Ponorogo, Rabu (19/6/2019)

Menurutnya hal ini penting untuk diperhatikan oleh para kades. Sebab hal-hal tersebut sangat berkaitan dengan dana dari negara. Dana yang notabene adalah dana dari rakyat.

Pelantikan ini adalah tahap kedua setelah pelantikan 117 kades Jumat (14/6/2019) lalu. Totalnya ada 195 kades yang dilantik dari 198 desa yang melaksanakan pilkades serentak tahun ini. Ada dua desa yang kades terpilihnya tidak dilantik karena meninggal sebelum jadwal pelantikan. Ada pula satu desa yang masih dalam proses penyelesaian sengketa sehingga kadesnya terpilihnya juga belum bisa dilantik.

“Jadi sudah semua dilantik kecuali satu, kades Pager, Bungkal. Ini karena memang masih ada persoalan sehingga masih butuh penyelesaian,” ujarnya.

Bupati Ipong menerangkan, untuk persoalan ini, pihak-pihak terkait pilkades di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten telah menyatakan proses pilkades Desa Pager adalah sah sesuai aturan. Selisih dua suara dan hilangnya dua kertas suara tidak membuat pilkades tersebut tidak sah.

“Tapi karena ada demonstrasi dan ada suasana lain yang terjadi maka mereka (panitia pilkades) menyerahkan keputusannya kepada bupati. Bupati, sesuai perbup, punya waktu 30 hari kerja. Waktu untuk penentuan itu berakhir di tanggl 9 Juli (2019) nanti. Tapi saya berusaha akan memberikan keputusan sebelum itu. Jadi, sampai sekarang saya belum memberikan keputusan,” tegasnya.

“Saya juga akan segera mengundang pihak-pihak terkait seperti para calon kades, pihak desa, dan semuanya untuk memberikan penjelasan kepada saya,” ungkapnya. (kominfo/dist)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *