Fakmis Tak Terima Bantuan PKH dan BPNT, Pemkab Ponorogo Turun Tangan

By on July 1, 2019 at 2:27 pm 0 338 Views

FAKMIS atau fakir miskin di Ponorogo mendapat perhatian tambahan dari Pemkab Ponorogo. Salah satunya adalah anggaran tambahan dari APBD Ponorogo untuk mendampingi berbagai program bantuan sosial berupa pada PKH dan BPNT bagi warga kurang beruntung tersebut.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos dan P3A) Kabupaten Ponorogo Sumani mengatakan, tambahan anggaran ini akan dialokasikan untuk 600 orang warga fakir dan miskin dengan beberapa ketentuan. Syarat pertama adalah masuk dalam basis data terpadu (BDT) atau sistem data berdasar nama dan alamat dengan kategori miskin atau sangat miskin.

Kadinsos dan P3A Ponorogo Sumani saat memberikan keterangan kepada sejumah awak media.

“Syarat yang lain, mereka tidak mendapatkan program bantuan dari pemerintah,” ungkap Sumani, Senin (1/7/2019), di kantornya.

Bantuan yang belum ada sebutannya ini akan mendampingi bantuan PKH atau Program Keluarga Harapan dan BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai yang selama ini telah disalurkan kepada masyarakat.

“Jadi, fakmis yang masuk BDT tapi tidak dapat bantuan dari pemerintah, maka akan diberi bantuan yang bersumber dari APBD Ponorogo,” ungkap Sumani.

Dirincinya, dari 600 orang tersebut, yang 100 orang akan menerima bantuan dengan besaran maksimal setara dengan bantuan PKH. Sedangkan 500 orang lainnya akan menerima bantuan dengan besaran masimal setara dengan BPNT. Bantuan PKH saat ini mencapai Rp 750 ribu sampai Rp 2,1 juta per bulan tergantung tingkat kemiskinan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan BPNT besarnya mencapai Rp 110 ribu tiap bulan tiap KPM.

“Selain amanah undang-undang bahwa harus ada sharing dana daerah untuk program dari pusat, munculnya dana tambahan ini juga menjadi upaya Pemkab Ponorogo untuk turun tangan menekan angka kemiskinan di Ponorogo yang maish cukup tinggi di Jawa Timur ini,” urai Sumani.

Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni saat melaksanakan pembagian bantuan kepada para fakir miskin di Pendopo Agung Kabupaten Ponorogo beberapa waktu lalu.

Dana tambahan untuk fakir miskin ini telah diusulkan sejak beberapa waktu kepada Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni. Bupati Ipong pun menyatakan sangat setuju dengan adanya bantuan untuk warga miskin ini.

“Nah, bantuan ini sedang diusulkan sebagai salah satu bagian di APBD 2020 nanti. Kalau Pak Bupati sudah memberi lampu hijau, maka tinggal kita tunggu tanggapan dari DPRD Ponorogo. Harapannya, para wakil rakyat juga menyetujui sehingga Pemkab bisa mewujudkan bantuan ini kepada warganya,” kata Sumani.

Soal total besaran anggaran untuk program tersebut Sumani menyatakan pihaknya belum bisa menyebutkannya. “Siapa penerima dan sebear apa bantuannya belum selesai dalam pembahasan dan penyusunannya. Maka berapa besar saya belum dapat angkanya. Yang jelas, sharing dana untuk bantuan warga miskin ini tergolong besar bisa dilihat sebagai pendamping dana dari pusat,” tuturnya.

Saat ini terdapat 45.372 warga Ponorogo yang merupakan KPM PKH dan 68 ribu warga lainnya tercatat sebagai penerimah BPNT. (kominfo/dist)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *