Pembinaan Pos UKK Untuk Masyarakat Lebih Sehat

By on July 9, 2019 at 3:43 pm 0 182 Views

SEHAT harus didapatkan dari diri sendiri dan diusahakan sedini mungkin. Hal inilah yang menjadi tujuan Pertemuan Lintas Sektor Dalam Rangka Pembinaan Pos UKK (Upaya Kesehatan Kerja) yang dilaksanakan di Aula Hotel La Tiban, Selasa (9/7/2019).

Menurut Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Dyah Ayu Puspita, pembinaan Pos UKK dengan menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan adalah langkah untuk bisa mencegah segala sesuatu terkait kesehatan masyarakat sejak dini di hulu atau pada individu-individu masyarakat.

Pembinaan Pos UKK di Aul Hotel La Tiban, Selasa (9/7/2019) menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan menjadi langkah untuk bisa mencegah segala sesuatu terkait kesehatan masyarakat sejak dini.

“Jadi dengan adanya terbentuknya pos UKK, atau kalau yang sudah ada kemudian dibina dan eksis, maka bisa membantu masyarakat yang sehat bisa tetap sehat dan yang kurang sehat bisa mengenali kondisi dirinya untuk mendapat tindakan yang tepat sehingga bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Ayu.

Pada Pos UKK ini, masyarakat bisa berlatih dan menambah wawasan tentang berbagai upaya kesehatan mulai dari pertolongan pertama pada kecelakaan sampai pada pengetahuan tentang penyebab berbagai penyakit. Juga berbagai hal terkait penanggulangan kecelakaan akibat musibah di lingkungan masing-masing seperti kecelakaan kerja. Baik yang bekerja di perkantoran maupun di persawahan.

Peserta Pembinaan Pos UKK di Aula Hotel La Tiban, Selasa (9/7/2019) antusias mengikuti arahan dari pengisi materi dari Dinkes Provinsi Jatim.

Pertemuan lintas sektor dilakukan mengingat Dinkes merupakan dinas teknis yang memerlukan sinergi dengan pihak lain untuk pembinaan Pos UKK ini. Misal untuk Pos UKK di bidang UMKM maka ada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Perdagkum) yang dihadirkan. Lalu untuk bidang transportasi ada Dinas Perhubungan dan seterusnya.

Dihadirkan pula para kepala desa untuk mendukung Pos UKK melalui APBDes. “Sebab Pos UKK ini kan milik masyarakat sehingga dengan adanya kades yang hadir bisa muncul kebijakan yang mendukung Pos UKK ini. Antara lain untuk anggaran Pos UKK bisa masuk ke anggaran Dana Desa atau ke APBDesnya,” ungkapnya. (kominfo/dist)

  News
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *