LABEL Penerima PKH (Program Keluarga Harapan) yang dipasang di sejumlah daerah tidak akan diikuti Dinas Sosial Ponorogo. Dinsos Ponorogo lebih memilih pendekatan yang lebih baik meski foto rumah mewah berlabel PKH di sejumlah daerah sempat viral di dunia maya dan jitu membuat warga tersebut mundur dari kepesertaan PKH.
Kepala Dinsos Kabupaten Ponorogo Sumani, Kamis (18/7/2019) kepada ponorogo.go.id mengatakan, pihaknya belum berpikiran untuk memasang label seperti yang jadi virus digital tersebut. Salah satu pertimbangannya adalah masukan dari para pendamping terkait kondisi warga penerima PKH tersebut.
“Kita belum ada rencana itu. Selain memerlukan Perbup (Peraturan Bupati), para pendamping yang tidak bulan melaporkan kondisi warga yang didampingi menyatakan bahwa warga-warga kita yang menerima PKH itu memang masih layak (menerima bantuan PKH),” kata Sumani.
Kalau memang ditemukan warga yang sudah mampu alias tidak layak menerima bantuan PKH tapi tetap menerima, maka akan dibahas ke forum musyawarah desa. “Di musdes ini nanti akan diputuskan warga tersebut apakah masih masuk atau harus keluar. Nah, hasil musdes nanti akan kita laporkan ke Kementerian (Sosial RI) untuk dihapus dari daftar penerima PKH,” tegas Sumani.
Dijelaskannya, pihak yang berhak menentukan penerima PKH adalah langsung dari Kemensos. Data awalnya berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang disetorkan ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos RI. Lalu Kemensos RI mengeluarkan data penerima PKH. Jatah tiap kabupaten atau kota sudah jelas.
“Jadi kita belum pakai cara itulah. Pakai cara yang bagus. Pendamping kita juga terus menerus melakukan pembinaan untuk benar-benar mandiri. Tentu kalau sudah mandiri ya akan ‘lulus’ dengan sendirinya dan kita laporkan untuk dihapus sebagai penerima PKH,” katanya.
Sejak awal Januari tahun ini hingga April, Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo mencatat ada setidaknya 52 KPM (keluarga Penerima Manfaat/penerima PKH) yang sudah dinyatakan lulus sebagai penerima PKH. Dengan sekitar 132 pendamping PKH, diharapkan pada tahun ini ada 132 warga yang menjadi mandiri karena sudah mampu secara ekonomi sehingga keluar dari daftar penerima PKH. (kominfo/dist)