JALAN yang mengelilingi pegunungan Wilis atau Selingkar Wilis sudah mulai mendekati kenyataan. Pembangunan jalan demi koneksitas di wilayah-wilayah sekitar gunung legendaris ini mulai menjadi perhatian Presiden RI Joko Widodo.
Hal ini disampaikan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Senin (2/9/2019) kepada ponorogo.go.id. Dikatakannya, beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah diminta menemui Presiden Joko Widodo. Pada pertemuan tersebut, keduanya ditanya soal prioritas percepatan pembangunan yang mungkin dilakukan di masing-masing wilayah.
Khusus Jawa Timur, prioritas yang diusulkan adalah pembangunan Selingkar Wilis. “Nah, saya pernah mengusulkan kepada Ibu Gubernur lewat Pak Wagub saat berada di Ponorogo bahwa ada dua akses yang penting. Satu Selingkar Wilis, satu lagi jalan Ponorogo-Madiun,” ungkapnya.
“Dan alhamdulillah, usulan untuk Selingkar Wilis disetujui presiden. Jadi nanti bakal jadi salah satu prioritas percepatan pembangunan,” imbuh Bupati Ipong.
Pembangunan jalan di seputaran Gunung Wilis yang dilakukan terpadu dipastikan akan menghubungkan berbagai kawasan dengan baik. Jarak tempuh menjadi lebih cepat karena jarak semakin singkat. Dari Ngebel ke Air Terjun Sedudo Nganjuk, hanya sekitar 15 kilometer. Dari Ngebel ke Kediri hanya sekitar 24 km.
Koneksitas yang tinggi memungkinkan pembuatan paket-paket wisata yang lebih menarik. Misalnya dari Solo menuju Ponorogo disambung ke daerah wisata lainnya. Seraya itu, lanjut Bupati Ipong, dilakukan pembenahan di wisata Ngebel.
“Kalau daerah-daerah itu sudah terhubung maka akan sangat membantu pengembangan pariwisata Ngebel. Sebab mengembangkan wisata Ngebel itu mahal sekali. Tidak bisa kalau hanya Rp 50 miliar, butuh ratusan miliar rupiah. Itu pengalaman pengembangan Danau Toba, Bromo, Bali, Bunaken dan segala macam ya seperti itu,” terang Bupati Ipong.
Diakuinya, rencana Selingkar Wilis sudah hadir sejak masa kepemimpinan Bupati Markum Singodimedjo. Namun selain biaya yang tinggi, saat itu masih ada kabupaten yang belum seiring sejalan dalam pemikiran terkait Selingkar Wilis ini. Perundingan dan pembahasan pun selalu alot dilakukan.
“Soal pelaksanaan saya belum tahu. Ya berharapnya sih masuk di APBN 2020. Semoga anggora DPR RI yang baru bisa segera membahas hal itu,” pungkasnya. (kominfo/dist)