WEWENANG dan kekuasaan menjadi peluang hadirnya tindak pidana korupsi. Jadi pejabat sangat memungkikan seseorang menjadi koruptor. Itulah yang diingatkan KPK saat melakukan sosialisasi antikorupsi di gedung DPRD Ponorogo, Jumat (20/9/2019).
Penasehat KPK Tsani Annafari yang menjadi narasumber saat Sosialisasi Antikorupsi Bagi Anggota DPRD, Ketua Partai Politik, Komisioner KPU Serta Pimpinan Bawaslu Kabupaten Ponorogo menyatakan, wewenang yang dimiliki oleh para peserta sosialisasi cukup besar. Anggota DPRD, contoh Tsani, memiliki kekuasaan untuk mengesahkan anggaran pembangunan.
“Bahkan, kekuasaan mengesahkan APBD itu absolut. Kalau DPRD tidak mengesahkan, tidak bisa ada itu APBD,” ungkapnya.
Menyitir ungkapan Lord Acton, Tsani mengatakan kekuasaan cenderung korupsi dan kekuasaan absolut korupsinya juga absolut. Maka, lanjutnya, pengesahan APBD sangat berpeluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi. “Jadi hati-hati dengan kekuasaan yang dimiliki. Bisa mendorong kita jadi koruptor. Kalau terungkap, bisa berakibat buruk pada banyak pada orang di sekitar kita,” ulasnya.
Tsani menyodorkan sebuah formula untuk mencegah terjadinya korupsi di kalangan para politisi yang sudah duduk di kursi legislatif serta perangkat pelaksana pesta demokrasi. Ia menyebut tiga hal penting, yaitu integritas, transparansi dan akuntabilitas.
Integritas merujuk pada kejujuran dan kedisiplinan. Transparansi mengacu pada keterbukaan, utamanya terkait penginformasian kegiatan ke publik. Sedangkan akuntabilitas menyangkut tanggung jawab scara tertulis, misalnya absensi dan sanksi atas pelanggarannya.
“Coba nih ada absensi untuk rapat DPRD. Terus nanti dibacakan yang bolos di rapat sebelumnya. Lalu tiap periode tertentu dihitung siapa pembolos terbanyak dan disepakati sanksinya apa. Saya yakin tertib. Atau coba dipasang CCTV di gedung ini, terus waktu rapat di-live (siaran langsung) di TV, akan ketahuan tuh yang suka tidur waktu sidang,” kata Tsani.
Sempat disinggung pula soal budaya politik uang di perpolitikan tanah air. Menurutnya, penghapusan money politics bisa dilakukan bila dimulai dari parpol. Parpol harus berani bergerak ‘menyapih’ masyarakat yang minta ‘amplop’ atau ‘serangan fajar’. “Selain itu, parpol harus kompak juga,” imbuhnya.
Ketua DPRD Ponorogo Sunarto mengatakan, kehadiran KPK di Ponorogo dipastikan akan membawa manfaat bagi para anggota DPRD Ponorogo saat ini. “Ini penting juga karena kita ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga ini,” ujarnya. (kominfo/dist)