PEMAHAMAN para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Ponorogo terhadap SAKIP harus terus dimantapkan. Ini untuk memastikan anggaran negara yang ada bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan menghadirkan salah satu petinggi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Selasa (25/2/2020), di Pendopo Agung Ponorogo saat kegiatan Penguatan Implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) mengatakan, dirinya ingin para ASN di Ponorogo pada jenjang dan jabatan apapun memahami SAKIP dengan baik.
“Hal ini penting karena SAKIP ini merupakan sistem yang memastikan negara hadir di tengah masyarakat, memastikan anggaran negara dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
Bupati Ipong menyatakan tidak puas dengan nilai BB dari Kemenpan-RB pada SAKIP Pemkab Ponorogo. Sebab itu artinya masih ada 30 persen rencana kegiatan di dinas-dinas yang ada yang tidak ‘nyambung’ dengan RPJMD. Ia ingin, di masa mendatang SAKIP ini bisa diimplementasikan semaksimal mungkin.
“Tentu ini (kegiatan penguatan pemahaman SAKIP) penting bagi kami. Karena menurut saya nilai SAKIP bukan tujuan. Yang paling penting adalah bagaimana sistem yang dibangun itu bisa diimplentasikan bisa dilaksanakan semaksimal mungkin,” imbuhnya.
Dikatakannya, SAKIP ini sangat bagus. Sistem ini memastikan bahwa kehadiran negara dan pemerintah di tengah masyarakat itu dipastikan ada. Sistem ini menjamin bahwa segala hal dicita-citakan dalam visi misi apa yang dirumuskan dalam RPJMD kegiatannya ‘nyambung.’
Menurutnya SAKIP adalah sistem yang menjami bahwa akuntabilitas program kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar tujuan akhirnya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.
“Karena tujuan kita bernegara adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengurangi kemiskinan, membuat program demi kesejahteraan masyarakat. Itu sangat jelas dan selalu sebagai sumpah ketika dilantik jadi apapun,” ulasnya.
SAKIP ini, kata Bupati Ipong, akan membimbing pemerintah sampai ke daerh-daerah untuk menjamin dan memastikan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan sehingga tidak boleh ada kegiatan yang berkutat di internal birokrasi.
“Kegiatan pemerintah itu input, output dan outcome-nya harus jelas. Negara harus hadir, sebagai welfare state,” pungkas Buppati Ipong. Pada kesempatan tersebut, narasumber yang dihadirkan Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan-RB
Didit Nurdiyatmo. (kominfo/dist, foto : istimewa)