PEMERINTAH Kabupaten Ponorogo menyatakan serius dalam menanggulangi penyebaran virus corona atau Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berbagai langkah telah dilaksanakan dalam sepekan terakhir. Mulai dari pelibatan seluruh aparat pemerintah pada ODR, penyediaan ruang isolasi di RS-RS sampai penundaan kegiatan yang berpotensi membentuk kerumunan.
Ketua Satgas Penanggulangan CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Ponorogo yang juga Sekda Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Jumat (20/3/2020) kepada ponorogo.go.id mengatakan, ia telah memerintahkan pemantauan dan pelaporan kepada seluruh aparat bila menemui warga yang baru saja datang dari luar negeri.
“Perintah itu untuk jajaran Dinkes sampai ke tingkat bawah dan para camat sampai tingkat ketua RT. Mereka diminta melapor ke Puskesmas terdekat bila menemui orang yang baru saja pulang dari luar negeri. Ini agar mereka bisa dipantau oleh kawan-kawan dari Dinkes,” terang Sekda Agus Pramono.
Mereka yang baru saja pulang dari luar negeri akan berstatus ODR atau orang dengan risiko. Sampai Jumat pagi, jumlah ODR atau orang dengan risiko di seluruh Ponorogo telah mencapai 604 orang. Mereka ini antara lain adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKI) yang berbondong-bondong pulang ke Ponorogo beberapa hari terakhir.
Langkah berikutnya adalah penyediaan ruang isolasi di hampir seluruh rumah sakit di Ponorogo. Untuk RSUD Dr Harjono, ruang isolasi yang telah disiapkan mencapai 10 ruangan. “Di rumah sakit swasta ada yang menyediakan tiga ruang ada yang empat ruang. Itu artinya rumah sakit kita sudah siap, persis seperti instruksi bupati. Walaupun kita berharap tidak akan terpakai, artinya tidak ada pasien positif corona,” ungkap Sekda Agus berharap.
Bahkan, lanjut Sekda Agus, ada beberapa RS swasta yang menyediakan pakaian pelindung diri meski Pemkab Ponorogo masih kesulitan mendapatkannya. “Mereka justru sudah berinovasi membuat sendiri. Itu sangat kita apresiasi. Mereka ini juga sudah sangat siap dengan telah melakukan simulasi bila ada pasien datang dan lain-lainnya,” tuturnya.
Puluhan staf Dinas Satuan Polisi Pamong Praja terus dikerahkan untuk memastikan anak-anak sekolah yang saat ini diliburkan tidak keluyuran apalagi membentuk kerumunan. Juga untuk menutup dan menjaga tempat-tempat wisata agar tidak dikunjungi wisatawan. “Mereka terus berpatroli untuk itu,” kata Sekda Agus.
Sekda Agus menambahkan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman Rakyat (DPUPKP) dan PDAM Ponorogo juga sudah disinergikan. DPUPKP telah membuat ratusan titik tempat cuci tangan di berbagai tempat umum seperti perkantoran hingga pasar. Sedangkan PDAM telah diminta untuk menjaga suplai air bersih kepada masyarakat tidak terhenti. Keduanya berhubungan dengan upaya pencegahan penularan virus melalui gerakan mencuci tangan dengan benar.
Sejumlah dinas, khususnya yang terkait pelayanan umum, juga telah membatasi pelayanan. Misalnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ponorogo yang membatasi pelayanan hingga antrean nomor 50 agar tak terjadi kerumunan warga. Dokumen kependudukan yang bisa dilayani di kecamatan diarahkan cukup sampai kecamatan. Kursi antrean juga digelar di halaman sehingga ruangan relatif kosong.
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) menyediakan larutan handsanitizer di meja layanan. Sehingga karyawan maupun warga yang mendapatkan pelayanan bisa menjaga kebersihan tangannya setiap saat, sebelum dan sesudah pelayanan.
Pemkab Ponorogo juga menunda dan meniadakan sementara kegiatan yang berpotensi menghadirkan banyak orang atau membentuk kerumunan. Kegiatan Pemkab Ponorogo yang ditunda antara lain adalah Pengajian Akbar yang telah digelar sejak beberapa waktu lalu. Peniadaan sementara berlaku pada Car Free Day (CFD) yang biasanya digelar setiap hari Minggu di Jalan Suromenggolo atau Jalan Baru.
“Memang ada himbauan atau instruksi dari presiden (untuk meniadakan kegiatan yang berpotensi membentuk kerumunan. Maka tadi malam (Kamis, 19/3/2020) telah dirapatkan oleh seluruh pihak terkait Pengajian Akbar yang keputusannya adalah ditunda sampai kondisi memungkinkan,” ulasnya.
Subuh berjamaah juga diubah formatnya menjadi lebih berkurang keramaiannya. Namun, masyararakat tetap diajak untuk salat subuh berjamaah di lingkungannya masing-masing. Sebab, kata Sekda Agus, dengan subuh berjamaah, masyarakat justru akan lebih sehat karena sebelum salat tentu didahului mandi dan berwudu serta dilanjutkan berolahraga di sekitar rumah. “Itu kan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat),” katanya.
Dari sisi anggaran untuk penanggulangan, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) Bambang Tri Wahono menyampaikan, pihaknya telah siap dengan dana sebesar Rp5 miliar meskipun Dinkes tidak menargetkan sebanyak itu. Dana ini dari anggaran tidak terduga yang selalu siap dikeluarkan untuk kondisi-kondisi khusus seperti saat ini.
“Bila dana ini (dana tak terduga) kurang, Dana Alokasi Khusus (DAK) masih bisa dikerahkan,” ujarnya.
Sampai Jumat pagi data dari Dinas Kesehatan Ponorogo menyebutkan, jumlah Orang Dengan Risiko (ODR) mencapai 604 orang, Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 27 orang, dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 1 orang. PDP adalah pasien yang memiliki gejalan batuk, influensa dan panas disertai sesak napas tetapi belum dipastikan positif corona. (kominfo/dist)