DANA pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Ponorogo hingga menjelang akhir Mei ini telah terpakai sebesar kurang lebih Rp10 miliar. Hampir seluruhnya untuk antisipasi penanganan covid-19.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo yang juga Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Ponorogo Agus Pramono usai melaksanakan video conference dengan Sekdakab/Sekdakot se Jawa timur dan Sekdaprov Jawa Timur di Pusdalops Covid-19 Ponorogo, Kamis (28/5/2020).
“Alhamdulillah, sejauh ini kita sudah memanfaatkan BTT ini dengan baik pada tiga bidang, yaitu bidang kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan jaminan sosial. Sampai saat ini yang kita sudah memakai Rp10 miliar. Pencairannya dalam dua tahap, Rp4 miliar dan 6 miliar,” kata Sekda Agus Pramono.
“Rinciannya antara lain adalah untuk penyiapan APD (Alat Pelindung Diri) Covid-19, pemberian honor personel di Pos Siaga Covid-19, biaya persiapan shelter covid-19 di gedung Perpusda serta pembiayaan covid-19 di rumah-rumah sakit dan Dinkes. Juga untuk membiayai isolasi mandiri yang berada di gedung milik Dinsos dan kecamatan-kecamatan,” lanjut Sekda Agus Pramono.
Diterangkannya, awalnya, BTT Kabupaten yang tertera dalam APBD 2020 hanya sebesar Rp5 miliar. Namun, setelah refocusing dan realokasi anggaran di seluruh dinas dan badan, BTT ini bisa terkumpul hingga Rp95 miliar. Artinya, dana yang terpakai sudah mencapai sekitar 10,5 persen dari seluruh BTT Ponorogo hasil realokasi anggaran.
“Dan kita dinilai sudah bisa mengantisipasi kondisi ini dengan baik. Sejak awal sudah bisa segera menyisihkan anggaran sampai 50 persen dari belanja daerah. Refocusing dan realokasi kita tepat waktu. Beberapa daerah sampai datang ke kita untuk mempelajari cara kita melakukan itu (refocusing dan realokasi anggaran),” kata Sekda Agus.
Dari Rp95 miliar ini, ada dana sebesar Rp9 miliar yang khusus diperuntukkan pada jaminan sosial. Akan tetapi, dana ini belum dikeluarkan meski sudah sejak awal diusulkan. Hal ini karena menunggu kevalidan data penerima bantuan. Apalagi sejak awal pandemi covid-19 berbagai bantuan dari pemerintah pusat, provinsi hingga desa.
“Kita tinggal menunggu datanya fix. Kemarin yang 10 ribu (data penerima JPS dari Provinsi Jawa Timur) sudah beres, maka setelah itu data untuk penerima bantuan dari Pemkab Ponorogo akan beres juga dan bisa segera kita salurkan,” pungkas Sekda Agus. (kominfo/dist)