WARGA Ponorogo yang memegang Kartu Indonesia Sehat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) terus meningkat. Jelang akhir Juli 2020 ini, hampir separuh warga Ponorogo telah ikut dalam program ini.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Ponorogo Supriadi, Kamis (30/7/2020) mengatakan, pada pekan keempat Juli ini jumlah peserta JKN KIS di Ponorogo telah mencapai 441.684.
“Jumlahnya (pemegang JKN-KIS) di wilayah kita ini mencapai 441.684. Itu sudah hampir separuh dari jumlah warga Ponorogo. Artinya, mendekati 50 persen warga kita ini sudah tercover program jaminan kesehatan,” kata Supriadi.
Diterangkannya, mereka yang berhak mendapatkan JKN-KIS ini adalah warga yang masuk kategori miskin atau warga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti gelandangan, anak jalanan, balita terlantar dan sebagainya.
“Meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo ini kurang dari 10 persen, tapi memang karena kuota (jatah warga pada program JKN-KIS) memang jumlahnya seperti itu. Mereka ini adalah orang-orang yang membutuhkan (bantuan pemerintah),” terang Supriadi.
Dari 400 ribuan warga yang dicover JKN-KIS ini , sebanyak 42.680 di antaranya dibayarkan iurannya oleh Pemkab Ponorogo. Supriadi menyebut, pada 2020 ini Pemkab Ponorogo telah mengalokasikan anggaran untuk jaminan kesehatan ini. Besarannya adalah sekitar Rp25 ribu per orang untuk iuran selama satu tahun.
“Totalnya yang tinggal dikalikan saja. Ya sekitar Rp12,5 miliar. Dana ini memang dialokasikan untuk meng-cover warga yang membutuhkan jaminan kesehatan tapi tidak masuk JKN-KIS. Mudahnya bisa disebut BPJS jenis mandiri tapi iurannya ditanggung oleh Pemkab,” jelas Supriadi. Warga pemegang JKN-KIS ini bisa memanfaatkan kartunya untuk berobat secara cuma-cuma di fasilitas kesehatan tingkat I. (kominfo/dist)