SEBANYAK 10 kelurahan dan desa di lima kecamatan di Ponorogo bakal menjadi sasaran program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) pada tahun 2021 ini. Program tersebut merupakan solusi bagi berbagai persoalan permukiman yang dihadapi oleh Ponorogo.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Ponorogo Jamus Kunto Purnomo, usai Penyerahan Bantuan Cash For Work (CFW) di Pendopo Agung Ponorogo, Kamis (8/4/2021) mengatakan, untuk program Kotaku di Ponorogo tahun 2021 ini terdapat dana sebesar Rp6,5 miliar.
Dana sebesar Rp5 miliar merupakan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) reguler yang akan dilaksanakan untuk lima desa dan kelurahan di lima kecamatan. Sedangkan Rp1,5 miliar lainnya adalah dana CFW untuk lima kelurahan atau masing-masing Rp300 juta. Lokasinya berada di Kelurahan Patihan, Pakunden, Tambakbayan, Mangkujayan dan Ronowijayan.
“Pekerjaan dalam Program Kotaku ini sangat beragam. Ada perbaikan jalan, sanitasi dan air bersih. Nah, untuk yang Rp1,5 miliar, merupakan program yang titik beratnya kepada pekerja. Yaitu merekrut sebanyak mungkin pekerja dari warga yang terdampak covid-19 dengan tetap memperhatikan capaian pekerjaan yang ada,” jelas Jamus.
Bupati Ponorogo Sugiri ‘Kang Giri’ Sancoko berharap Program Kotaku dikembangkan dan diperdalam perencanaannya sehingga menjangkau kawasan-kawasan yang lebih luas. Dengan begitu program pengembangan infrastruktur semacam Kotaku ini bisa bermanfaat untuk mengubah kawasan semacam eks-lokalisasi Kedung Banteng menjadi kawasan yang bersih dan jadi destinasi wisata. Atau kawasan Kota Lama Pasar Pon yang bisa dikembangkan menjadi kawasan wisata religi di Ponorogo.
“Saya berharap ini menjadi gotong-royong, kolaborasi. Terjemahannya, kita tangkap program dari atas (pemerintah pusat) lalu dari bawah kita usulkan untuk perbaikan Ponorogo yang lebih hebat,” ungkap Kang Giri.
Kepala Satker Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Farid Dibyo Mayangkoro, terdapat berbagai program untuk pengembangan infratruktur. Baik yang berupa Kotaku yang bersumber dari APBN, maupun program lain yang didanai Bank Dunia. Program ini masih akan terus digodok untuk bisa mencapai sasaran sesuai kebutuhan di masing-masing daerah. (kominfo/dist)