PROSES pengisian perangkat desa di lima kecamatan di Ponorogo yang dihentikan dipastikan benar-benar karena adanya perubahan anggaran untuk penanganan covid-19 di Ponorogo. Perubahan tersebut mengakibatkan dana untuk pemberian siltap atau peghasilan tetap tidak bisa dipenuhi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono menyatakan, penghentian tahapan pengisian perangkat desa di Ponorogo mulai pekan lalu diberlakukan karena adanya perubahan anggaran sebagai dampak dari adanya pandemi covid-19.
“Bukan pembatalan, hanya penghentian sementara pada titik proses yang telah sedang berlangsung. Pertimbangannya semata-mata karena kemampuan keuangan daerah. Apa kaitannya dengan keuangan daerah? Karena siltap dari para perangkat itu berasal dari APBD,” terang Sekda Agus Pramono, Kamis (22/4/2021).
Bila pengisian dilanjutkan, maka dibutuhkan anggaran untuk siltap sebesar lebih dari Rp2 miliar. Dana sejumlah itu, kata Sekda Agus, saat ini tidak tersedia. Dana tersebut telah dialihkan untuk mendukng penanganan covid-19 dan pelaksanaan PPKM Mikro di desa dan kelurahan. Pengalihan ini tidak hanya terjadi di Ponorogo, tetapi di seluruh Indonesia.
“Anggaran sebesar itu untuk siltap 68 perangkat yang saat ini sedang dalam proses ya dan kita minta berhenti di titik itu. Nah, kita menunggu pada saat adanya perubahan anggaran keuangan (PAK). Semoga bisa terpenuhi sehingga bisa dilanjutkan kembali pengisian tersebut,” ulas Sekda Agus.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ponorogo Suprianto menambahkan, ke-68 perangkat tersebut tersebar di 18 desa di lima kecamatan di Ponorogo. Di masing-masing desa, tahapan pengisian berbeda-beda. Ada yang masih seleksi awal namun banyak juga yang sudah tinggal pengumuman.
“Ya kita minta berhenti di titik sekarang. Dan perlu diketahui, ini penghentian sementara dan bukan pembatalan. Artinya tidak akan mengubah hasil dari proses yang sudah berjalan,” kata Suprianto. (kominfo/dist)