KEGIATAN menyimpan arsip penanganan covid-19 merupakan kegiatan yang penting bagi seluruh pihak. Sebab, dengan pengarsipan yang baik, maka akan menjadi bagian dari sejarah dan pertanggungjawaban yang nyata dalam mengatasi pandemi ini.
Hal ini terungkap dalam Sosialisasi SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan Covid-19 di Gedung Korpri, Kamis (10/6/2021). Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo Dewi Wuri Handayani mengatakan, covid-19 sebagai pandemi telah menguras tenaga dan anggaran sehingga semuanya harus didokumentasikan dengan baik.
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo, Sumani saat membuka Sosialisasi SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan Covid-19 di Gedung Korpri, Kamis (10/6/2021). 
Pemateri Sosialisasi SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan Covid-19, Endang Sofianti dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur saat memberikan paparan di depan para peserta. 
Suasana Sosialisasi SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan Covid-19 di Gedung Korpri, Kamis (10/6/2021).
“Penanganan covid-19 yang begitu menguras tenaga dan anggaran daerah maupun pusat harus didokumentasikan dengan baik sehingga akan menjadi catatan sejarah bagi anak cucu kita yang bisa dibuka setiap saat di masa mendatang. Juga akan menjadi sebuah dokumen untuk sebuah pertanggungjawaban bila suatu saat dibutuhkan,” ungkap Dewi di sela kegiatan.
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo, Sumani, yang membuka secara resmi kegiatan ini menyatakan, penanganan covid-19 sejak awal pandemi pada 2020 lalu sampai saat ini telah menyedot anggaran yang sangat besar. Semua institusi juga terlibat dan juga terpangkas anggarannya akibat refokusing menuju penanganan covid-19.
“Semua harus rela menghilangkan atau menunda kegiatan atau pengadaan. Namun di balik itu, ada sebuah pertanggungjawaban tentang bagaimana pelaksanaan penanganan covid-19 dan penggunaan anggarannya. Bagaimana juga ending (hasil) dari penggunaan anggaran itu. Semua harus kita pertanggungjawabkan,” tegasnya.
Kalau hal-hal tersebut tidak terdokumentasi atau terarsip dengan baik, maka akan menjadi masalah ketika menjadi sebuah temuan. Dan akan semakin runyam ketika temuan tersebut mengarah pada pelanggaran hukum.
“Karena itu, saya berharap seluruh peserta dari masing-masing OPD bisa mengikuti dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengarsipan penanganan covid-19 ini dan akan berguna di masa mendatang,” pungkas Sumani. (kominfo/dist)