SEJUMLAH hal mengemuka pada Rapat Paripurna DPRD Ponorogo dengan Agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2021, Senin (6/9/2021) di Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo. Di antaranya tentang pendataan aset daerah dan pelaksanaan vaksinasi covid-19 kepada warga Ponorogo.
Beberapa juru bicara fraksi-fraksi di DPRD Ponorogo menyatakan, pencatatan aset penting bagi Pemkab agar aset-aset negara yang ada di Ponorogo tidak dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini diutarakan jubir Fraksi PAN dan Fraksi Partai Golkar. Catatan lain adalah tentang refokusing anggaran covid dan penggunaannya yang disampaikan Fraksi Nasdem. Fraksi ini juga menyoroti realisasi belanja Pemkab serta menyarankan adanya penataan organisasi di Pemkab Ponorogo dengan memperhatikan arahan KPK beberapa waktu lalu.
Sementara itu Fraksi Partai Demokrat meminta eksekutif mencermati Pendapatan Asli Daerah dan retribusi parkir yang turun drastis. Namun, secara umum fraks-fraksi bisa menerima angka-angka dalam Raperda Perubahan APBD 2021 dan meminta segera melanjutkannya pada pembahasan. Apalagi, pelaksanaan pembahasan sudah bisa tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang disusun.
Wakil Bupati Ponorogo Lisdyarita yang menanggapi hal ini menyatakan, pendataan aset terus dilakukan tahapannya. “Ini sudah ada penambahan terus untuk proses menyertifikatkan aset-aset kita (Pemkab Ponorogo),” ungkapnya.
Sedangkan untuk vaksinasi, sudah dilakukan percepatan. Hanya saja yang terjadi adalah keterlambatan kedatangan vaksin. “Bukan kita tidak bisa mencapai target. Tapi Alhamdulillah kita sudah bisa mencapai 22 persen warga yang divaksinasi. Mudah-mudahan bisa segera lebih dari itu,” ujarnya. Tanggapan pada persoalan lain akan disampaikan dalam rapat paripurna berikutnya.
Wakil Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno usai memimpin Rapat Paripurna mengatakan, memang ada sejumlah hal yang disoroti oleh para fraksi di DPRD Ponorogo. Mulai dari realisasi pelaksanaan APBD 2021, pendataan aset, vaksinasi covid-19 sampai pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Untuk itu banyak hal yang direkomendasikan untuk dilaksanakan oleh eksekutif. “Untuk aset misalnya, kita merekemendasi untuk membentuk pansus aset. Pada paripurna selanjutnya mungkin akan kita bahas lebih lanjut,” ulasnya. (dist/kominfo)