ANGGARAN dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo tahun 2022 diharapkan bisa menjadi motor penggerak roda ekonomi untuk pemulihan akibat kondisi pandemi covid-19 saat ini. Neracanya negatif namun diperkirakan tertutupi oleh Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun 2021.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko pada Senin (25/10/2021) pada Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Bupati terhadap Nota Keuangan Raperda APBD 2022 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Ponorogo yang digelar secara offline dan online sekaligus.
“Pada 2022 nanti, kita masih akan dihadapkan pada suasana pandemi covid-19. Kita harus bersiap dengan tantangan global dan regional, seperti perubahan iklim global dan perubahan geopolitik. Karena itu APBD 2022 harus antisipatif, responsif dan fleksibel merespon ketidakpastian namun tetap mencerminkan optimisme,” ulas Bupati Sugiri dalam nota keuangannya.
Dikatakannya, APBD berperan sentral dalam melindungi kepentingan masyarakat sekaligus sebagai motor pengerak pengungkit roda ekonomi. Sejak awal pendemi APBD sudah menjadi penyeimbang ekonomi sekaligus pendorong ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
“Pada RAPBD 2022 kami mengambil tema pemulihan ekonomi melalui reformasi pertanian, pemenuhan hak dasar, dan reformasi sektor pariwista yang didukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,” tuturnya.
RAPBD tersebut dipastikan telah mengikuti kebijakan pusat dan mengikuti asumsi indikator makro ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi pada 5 sampai 5,5 persen dan akan berusaha maksimal 5,5 persen. Harapannya bisa lebih namun harus tetap waspada karena perkembangan covid-19 masih sangat dinamis. Inflasi akan tetap dijaga pada 3 persen.
Diuraiakannya, pada RAPBD 2022, pada kelompok pendapatan direncanakan sebesar Rp2,39 triliun. Dana ini berasal dari PAD sebesar Rp289,60 miliar, dana transfer sebesar Rp2,038 triliun dan lain-lain Rp67,5 miliar.
Pada kelompok belanja direncanakan sebensar Rp2,41 triliun. Belanja operasional Rp1,59 triliun, belanja modal Rp301 miliar dan belanja tidak terduga Rp20 miliar. Sedangkan belanja transfer direncanakan Rp493,56 miliar. Terjadi neraca negatif sebesar Rp14,78 miliar.
Pada kelompok pembiayaan terdapat pembiayaan sebesar Rp24,58 miliar yang berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya. Dana tersebut akan digunakan untuk pembiayaan Rp9,79 miliar sebagai cicilan pokok hutang. Dengan begitu akan menghasilkan pembiayaan Rp14,78 miliar yang akan dupergunakan untuk menutup defisit anggaran. (kominfo/dist)