Pemerintah Kabupaten Ponorogo terus mendorong program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Harapannya individu atau kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan. Perpustakaan yang awalnya sebagai pusat peningkatan ilmu pengetahuan saja, dengan program TPBIS ini diharapkan perpustakaan menjadi pusat kegiatan dan pemberdayaan masyarakat.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo, Dewi Wuri Handayani dalam sambutannya pada pembukaan Stakeholder Meeting Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Kabupaten Ponorogo di Ruang Rapat Rektorat Lantai 4 Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Kamis (11/112021).
Pemaparan capain program dan sinergitas stakeholder yang disampaikan dari Dinas Perpusip Kabupaten Ponorogo dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Sambutan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo, Dewi Wuri Handayani pada Stakeholder Meeting di UMP, Kamis (11/11/2021). 
Penanadatanganan MOU antara Kepala UPT Perpustakaan UMP dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo. 
Sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Happy Susanto pada Stakeholder Meeting di UMP, Kamis (11/11/2021).
“Perpustakaan yang awalnya hanya sebagai pusat peningkatan ilmu pengetahuan, pinjam mengembalikan buku saja. Mulai Tahun 2018 Kabupaten Ponorogo memperoleh program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Artinya keterlibatan masyarakat di kegiatan-kegiatan perpustakaan.” tutur Dewi Wuri Handayani.
Lebih Lanjut Dewi menjelaskan implementasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui poling online maupun offline. Dalam hal ini masyarakat dapat memilih program yang dikehendaki, bisa kegiatan tatap muka maupun daring.
“Melaui TPBIS masyarakat dapat menentukan kegiatan pelatihan yang dikehendaki melaui poling online maupun offline. Jadi pustakawan bisa menetukan program/kegiatan yang ada di Perpustakaan Daerah Kabupaten Ponorogo.” Jelas Dewi Wuri Handayani.
Sementara Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo Happy Susanto mengatakan, UMP terbuka dalam bersinergi dengan pihak manapun. Ia berharap dengan diadakannya Stakeholder Meeting ini dapat meningkatkan pengetahuan dan sinergi antara Pemkab Ponorogo dan UMP guna kemajuan literasi di Ponorogo.
“Alhamdulilah perpustakaan di kampus ini terakreditasi A. Sehingga banyak pihak menggandeng kampus kami untuk berlomba lomba dalam kebaikan. Hal ini akan bisa tercapai apabila bersinergitas dengan pihak lain. Oleh karena itu, kami terbuka bersinergi dengan pihak manapun guna kemajuan bersama,” ungkap Happy Susanto.
Senada dengan Kepala UPT Perpustakaan UMP Ayu Wulansari mengatakan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial diperlukan sinergitas dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Selain peran pemerintah juga diperlukan sinergi dengan pihak swasta, BUMN maupun BUMD.
“Program perpustakaan masih mengalami kendala dari segi regulasi maupun pendanaan. Sinergitas kelanjutan antar stakeholder sangat diperlukan baik dari pemerintah maupun BUMN, BUMD, dan swasta serta masyarakat, ” tegas Ayu Wulansari.
Acara stakeholder meeting ini juga dilakukan penandatanganan MOU antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo dengan UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Hadir dalam acara ini perwakilan beberapa OPD, Kepala Desa, perwakilan perpustakaan desa, perwakilan perguruan tinggi, perwakilan BUMN (INKA) dan perbankan (BRI, Bank Jatim) di wilayah Ponorogo dan Madiun. (kominfo/ahm)