UANG beredar di Ponorogo bakal bertambah puluhan miliar rupiah. Itu bersamaan terbitnya Surat Edaran (SE) Bupati Nomor 140/913/405.14/2022 tentang Pedoman Penggunaan Anggaran Kegiatan Rukun Tetangga (PPAK RT). Masing-masing pengurus 6.842 RT di Ponorogo kini lebih leluasa membelanjakan jatah dana Rp 10 juta mereka.
‘’Sebagai acuan pembiayaan kegiatan di lingkup RT,’’ kata Kepala Dinas Pengembangan Masyarakat Desa (DPMD) Ponorogo Hadi Prayitno, Selasa (26/4/2022).
Selain SE yang baru diteken Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko itu, masih ada Perbup Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup 78/ 2017 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD). Hadi menyebut bahwa baru ada dua kegiatan RT yang terbiayai sejak Januari lalu sebelum SE bupati terbit. Yakni, premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan insentif pengurus RT.
Kegiatan lainnya seperti pembuatan sumur resapan atau biopori, pengelolaan sampah, pemasangan jaringan wireless fidelity (wifi), dukungan penguatan ekonomi perempuan, dan rembuk RT harus menunggu petunjuk teknis.
‘’Semua kegiatan induknya berpedoman kepada SE bupati, sedangkan tata kelola kegiatan dan penataan keuangannya mengacu perbup ADD,’’ jelas Hadi.
Terhitung mulai SE bupati tentang PPAK RT terbit, maka dana yang tersedia dapat segera diserap sesuai keperuntukannya. Tata cara pencairannya nyaris sama dengan ADD. Yakni, diawali usulan dari tingkat desa atau kelurahan yang diverifikasi kecamatan sebelum diperiksa ulang di DPMD. Proses selanjutnya dilakukan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Ponorogo.
‘’Dananya disalurkan langsung masuk kas desa,’’ ungkapnya.
Dia menambahkan, pencairan dana RT dapat kapan saja asalkan masih dalam satu tahun anggaran. Hadi berharap delapan program yang dicanangkan dapat terlaksana maksimal.
‘’Dari rembuk RT, misalnya, dapat menghasilkan empat data. Mulai data tentang pendidikan, kependudukan, sosial, dan RTLH (rumah tidak layak huni),’’ imbuhnya. (kominfo/win/hw)