PEMBANGUNAN jalan sempat menjadi bahan pertanyaan sejumlah fraksi di DPRD Ponorogo. Bupati Sugiri Sancoko menjawab rinci dalam rapat paripurna di gedung dewan, Selasa (17/5/2022). Pemkab Ponorogo sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 291,846 miliar untuk membangun jalan sepanjang 194,56 kilometer.
‘’Sebagian ruas jalan yang akan dibangun sudah proses penyelesaian dokumen lingkungan dan pemberkasan untuk pengadaannya,’’ jelasnya.
Kang Bupati –sapaan Bupati Sugiri Sancoko—sengaja menguraikan penyelenggaraan pembangunan jalan berikut sumber pendanaannya. Pekerjaan berupa pembangunan, rekonstruksi, pelebaran, pemeliharaan berkala jalan, hingga pembangunan jembatan dengan memanfaatkan dana dari APBD 2022 sejumlah Rp 137 miliar.
‘’Kemampuan APBD memang belum mampu menyelesaikan seluruh permasalahan pembangunan atau peningkatan jalan,’’ terangnya.
Sedangkan pemanfaatan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp 155 miliar untuk pembangunan jalan menuju destinasi wisata; pembangunan jalan bus perintis; pembangunan jalan penghubung antarkabupaten; pembangunan jalan alternatif jalur nasional; pembangunan jalan penghubung daerah terpencil; pembangunan jalan penghubung dalam kota; pembangunan jalan penghubung kawasan Selingkar Wilis; dan pembangunan jalan poros desa.
Kang Bupati mengungkapkan bahwa indeks pembangunan infrastruktur jalan masih rendah. Penyebabnya adalah kemampuan anggaran berbanding beban jumlah jalan yang pembangunannya menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. Status jalan poros desa selama ini cukup membebani.
‘’Dari hasil evaluasi, kita memiliki tanggung jawab jalan poros sepanjang 765 kilometer,’’ ungkapnya.
Pemkab Ponorogo berencana melakukan review status jalan poros yang layak menjadi beban Pemkab Ponorogo. Dengan begitu, bakal lebih realistis, efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam perencanaan serta penganggaran pembangunan infrastruktur jalan atau jembatan. Kang Bupati meminta maaf jika belum dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait fasilitas jalan.
‘’Kita butuh skala prioritas, sehingga jalan yang menunjang perekonomian perlu didahulukan,” jelasnya. (kominfo/fad/hw)