PENGELOLAAN bantuan keuangan yang berasal dari APBD memerlukan pedoman teknis. Demikian pula belanja bantuan keuangan khusus desa. Terbit Peraturan Bupati (Perbup) Ponorogo Nomor 7, 8, 9, 13 Tahun 2022 sebagai pedoman teknis pengelolaan bantuan keuangan itu.
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko me-launching sekaligus empat perbup tersebut di Sasana Praja, Selasa (24/5/2022). Perbup Ponorogo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Keuangan yang bersumber dari APBD.
Sedangkan Perbup Ponorogo Nomor 8, 9, 13 Tahun 2022 masing-masing berisi petunjuk pelaksanaan (juklak) Program Pemuda Hebat; Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Akademia; dan Program Lingkar Bisnis Ponorogo (Circle-P) untuk Pemberdayaan UMKM; yang semuanya dibiayai Bantuan Keuangan Khusus Desa. Sejumlah kepala perangkat daerah ikut mendampingi Kang Bupati –sapaan Bupati Sugiri Sancoko—saat meluncurkan empat perbup yang pro-kemajuan desa itu.
‘’Dengan terbitnya perbup ini akan memudahkan pemerintah desa dalam melaksanakan program-program yang ada,’’ kata Kang Bupati di depan para kepala desa dan camat yang ikut hadir Sasana Praja.
Kang Bupati menjelaskan bahwa tujuan penerbitan empat perbup itu agar pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik dan transparan. Bersamaan itu, pelaksanaan program akan sesuai dengan perencanaan. Kang Bupati meminta para kepala desa dan camat mengawal pelaksanan perbup.
‘’Karena berisi petunjuk pelaksanaan program, maka kepala desa dapat lebih cepat mengambil keputusan penggunaan bantuan keuangan khusus desa,’’ jelasnya.
Terkait Circle-P (Program Lingkar Bisnis Ponorogo), Kang Bupati menyebut populasi penduduk di Ponorogo yang hampir satu juta jiwa merupakan market share (pangsa pasar) bagus untuk produk UMKM. Ketika distribusi produk mampu menyentuh seluruh penjuru kabupaten, maka kemandirian ekonomi Ponorogo semakin kuat.
‘’Sebelum bermimpi ke luar, kita kuatkan ekonomi di dalam Ponorogo dulu,’’ terangnya. (komimfo/fad/hw)