PERTANGGUNGJAWABAN pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus melewati jalan panjang. Pengesahannya melalui peraturan daerah (perda) hingga proses pembahasan wajib melibatkan dewan perwakilan daerah (DPRD).
Wakil Bupati (Wabup) Lisdyarita menjawab pandangan umum fraksi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Ponorogo 2022 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (12/7/2023).
Jawaban Wabup Lisdyarita juga menyangkut hal teknis karena pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat laporan realisasi anggaran; laporan perubahan saldo anggaran lebih; neraca; laporan operasional; laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas; dan catatan atas laporan keuangan.
‘’Intinya kami sudah menjawab rinci semua pertanyaan dari fraksi. Solusipun sudah disiapkan,” katanya.
Menurut Bunda Lis —sapaan Wabup Lisdyarita, sudah menjadi tugas fraksi di DPRD mengajukan pertanyaan kepada mitranya di eksekutif. Apalagi, pelaksana APBD adalah eksekutif melalui program yang sudah dicanangkan bersama dewan.
‘’Kerja sama selama ini terjalin baik, karena tujuannya sama-sama membangun Ponorogo,’’ jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno mengungkapkan bahwa dewan hendak membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD itu.
Pembentukan pansus masuk dalam agenda rapat paripurna bersamaan mendengarkan jawaban eksekutif terkait raperda yang sama.
‘’Pembahasannya panjang,’’ ungkap Kang Wi –sapaan Dwi Agus Prayitno.
Rapat paripurna juga membahas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Lantaran menyingkat waktu, hanya satu pandangan umum dari delapan fraksi yang dibacakan.
‘’Diharapkan eksekutif dapat mencermati satu persatu pandangan umum fraksi. Jawabannya disampaikan pada rapat paripurna pekan berikutnya,” pungkas Kang Wi. (kominfo/win/hw)