Bupati Sugiri Cetuskan Program Kuliah Gratis di Kampus Lokal Tahun 2026

ARAH pembangunan tidak akan melenceng karena harus melewati perencanaan matang dan diskusi berjenjang. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Ponorogo pada 2026 mendatang, misalnya, sudah dirumuskan melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di awal 2025 ini. Bupati Sugiri Sancoko memaparkan rencana kerjanya dalam setahun mendatang itu dalam musrenbang yang berlangsung di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Ponorogo, Senin (17/3/2025).

Kang Giri menyodorkan indikator capaian dan target pembangunan di depan berbagai elemen masyarakat yang mengikuti musrenbang. Mulai nilai tukar petani, pertumbuhan ekonomi, indeks gini, indeks pembangunan manusia, persentase kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks disparitas wilayah, dan indeks reformasi birokrasi. ‘’Kita akan mampu melampaui target-target moderat yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Ponorogo 2021-2026,’’ yakinnya.

Angka pertumbuhan ekonomi dipatok 5,6 persen pada 2026 mendatang. Pun, tingkat pengangguran terbuka harus mampu ditekan tinggal 3,11 persen pada tahun yang sama. Sedangkan indek pembangunan manusia (IPM) diproyeksikan terkerek ke angka 73,99. ‘’Salah satu program prioritas kita adalah pengentasan kemiskinan. Harus ada kerja konkret karena kemiskinan dapat diubah dengan beberapa hal,’’ jelas Kang Giri.

Bupati Ponorogo dua periode itu juga mencetuskan program populis berupa beasiswa bagi mahasiswa. Skema penganggarannya dapat berupa penyaluran dana hibah ke kampus lokal untuk membiayai kuliah sekian mahasiswa hingga lulus. ‘’Tujuannya untuk menaikkan IPM yang salah satunya berpatokan pada rata-rata tahun bersekolah,’’ terangnya.

Menurut Kang Giri, fokus pembangunan di Ponorogo ke depan adalah pemantapan potensi pariwisata, pembinaan pemuda dan olahraga, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan mitigasi bencana, serta perencanaan tata ruang yang berkualitas. Bersamaan itu, ada empat sektor yang wajib hukumnya untuk mendapat prioritas dalam pembangunan. Yakni, pariwisata, infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan pertanian.’’Yang tak kalah penting bagaimana cara kita meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) dengan memaksimalkan potensi yang ada. Menumbuhkan ekosistem pariwisata yang bagus bersamaan menata infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi,” rincinya. (kominfo/win)