Jumat Bersih Masif Sambut Seruan Korve Bunda Lis Peringati Hari Peduli Sampah
SERUAN korve dari Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita efektif mendorong gerakan kerja bakti menandai peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026. Nyaris seluruh instansi dan sekolah menggelar bersih-bersih lingkungan secara masif pada Jumat (13/2/2026). Korve adalah istilah di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI/AD) yang TNI AD untuk kegiatan gotong royong pembersihan lingkungan pangkalan, barak, atau markas.
Bunda Lis –sapaan Lisdyarita– saat memimpin apel kebersihan dalam peringatan HPSN di Mixzone Creative Hub Beras Kutah sempat mengungkapkan persoalan sampah yang semakin kompleks. Tonase sampah di Ponorogo yang masuk tempat pemrosesan akhir (TPA) mencapai 30.000 ton per tahun. “Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama. Perlu pengelolaan sampah secara sistematis agar beban TPA semakin berkurang,” katanya.
Dia mengapresiasi langkah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang melakukan monitoring 21 tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS-3R) dan 1 pusat daur ulang (PDU). Pun, peringan HPSN setiap 21 Februari menandai longsornya gunungan sampah di TPA Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat pada 2005 silam yang menelan 157 korban jiwa.
“Mari menggiatkan gerakan Jumat Bersih dengan kerja bakti serentak setiap hari Jumat,” ajak Bunda Lis. Pun, dia mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah secara sistematis mulai dari pengurangan hingga penanganan akhir.
Sementara itu, Plt Kepala DLH Ponorogo Jamus Kunto Purnomo menyebut HPSN menjadi momentum untuk mengevaluasi pola pengelolaan sampah. Sistem pengolahan sampah skala komunal atau kawasan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat sudah tidak lagi dapat ditawar. “Mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah untuk meminimalkan volume sampah ke TPA,” terang Jamus.
Peringatan HPSN 2026 mengusung tema “Kolaborasi untuk Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Jamus berharap masyarakat kian peduli mengubah paradigma pengelolaan sampah dari kumpul-angkut-buang menjadi berbasis pengurangan dan penanganan sistematis. (kominfo/wbi)