Breaking News
  • Home
  • Slider
  • Bupati Dorong Penggunaan TIK Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Bupati Dorong Penggunaan TIK Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

By on November 7, 2018 0 225 Views

BUPATI Ponorogo Ipong Muchlissoni menyatakan sangat mendukung langkah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Ponorogo untuk segera menyusun masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

TIK dengan masterplan yang tepat akan mempercepat berbagai sisi pemerintahan. Terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam merespons berbagai kebutuhan masyarakat. Penggunaan TIK diyakini akan membuat roda pemerintahan dan dinamika serta ekonomi masyarakat berjalan lebih cepat.

Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni saat membuka FGD mengangkat tema Penyusunan Masterplan Teknologi dan Informasi dan Komunikasi (TIK).

“Sekarang ini sudah bukan jamannya negara besar menguasai negera kecil. Yang terjadi saat ini adalah negara yang cepat akan menguasai negara yang lambat. Kalau kita lambat, tentu kita akan tertinggal,” ungkapnya saat membuka Focus Group Discussion(FGD) Penyusunan Masterplan TIK di Ponorogo di aula gedung Bappeda setempat, Rabu (7/11/2018).

Inisiasi dari Diskominfo menurutnya sudah sangat tepat. Diskominfo harus bisa mengambil peran sebagai operator dan leading sector dalam proses ini. Organisasi Perangkat Daerah atau OPD harus memberikan dukungan dan kerja samanya.

“Nah, para OPD sebagai pengisi konten harus bisa bekerja sama. Dalam penyusunan dan penyelenggaraan (pemerintahan berbasis TIK) semua harus bekerja sama. Harus ada kebersamaan,” harapnya.

Dr. Ir. Endroyono, DEA dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya saat menjadi pemateri FGD yang mengangkat tema Penyusunan Masterplan Teknologi dan Informasi dan Komunikasi (TIK).

Bupati menyatakan, penggunaan TIK yang diawali penyusunan masterplan menjadi penting karena penyelenggaraan pemerintahan yang bersih seperti didorong oleh KPK harus diwujudkan. Diterangkannya, sejak 2016, KPK sudah meminta seluruh pemda untuk melakukan penyusunan anggaran dan perencanaan dengan memanfaatkan TIK. Yaitu dengan e-budgetting dan e-planning.

“Untuk kita (Ponorogo) baru bisa dilaksanakan di 2018. Tapi itu pun belum optimal. Kenapa? Sebab kadang dari anggota dewan (DPRD) yang membuat perencanaan (anggaran dan kegiatan) bukan berdasar kebutuhan masyarakat tapi rencana itu datangnya tiba-tiba. Hal seperti itu kan tidak bisa dibenarkan oleh system (e-budgetting, e-procurement),” ungkapnya.

Bupati Ponorogo juga berharap masterplan yang disusun juga bisa mengarah pada penilaian kinerja untuk para pegawai Pemkab Ponorogo. Utamanya untk mendukung adanya tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) yang akan diberlakukan di 2019 mendatang.

“Kita maunya tukin (tunjangan kinerja). Tapi sekarang baru bisa TPP karena sistem dan anggarannya baru memenuhi itu. Masterplan ini saya harap juga mendukung hal ini,” pungkas Bupati Ipong. (kominfo/dist)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *