Breaking News
  • Home
  • Slider
  • Bupati Ipong Tandatangani MOU Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Bupati Ipong Tandatangani MOU Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

By on December 14, 2017 0 47 Views

PONOROGO,- Ingin memberikan rasa damai dan nyaman kepada aparat dan perangkatnya, Bupati Ponorogo, H. Ipong Muchlissoni, tanda tangani MOU Aksi Pencegahan dan Penanganan Korupsi (APPK) dengan instansi atau pihak terkait. Yakni Polres dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ponorogo. MOU tersebut disepakati dan ditandangani masing-masing pihak dalam kesempatan rapat koordinasi bersama yang dilaksanakan di gedung aula Bappeda lantai II, Kamis, (14/12/17) siang ini.

Hadir langsung serta ikut tandatangani MOU ini, Kapolres Ponorogo, AKBP. Suryo Darmadi, S.I.K, M.H, dan Kajari Ponorogo, Suwandi M. Hum. Disaksikan dan dihadiri Ketua DPRD Ponorogo, dan para Kepala Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo.

“Salah satu harapan dan tujuan dari dilaksanakannya MOU ini adalah agar para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga sampai aparat di bawah seperti Kepala Desa dan lainnya merasa nyaman dalam menjalankan kinerjanya. Juga agar mereka merasa dilindungi. Karena dengan MOU ini, nantinya setiap masalah atau dugaan kasus hukum yang dilaporkan ke instansi penegak hukum terkait, akan coba kita bantu dan selesaikan dulu oleh pemerintah daerah. Sebelum instansi terkait bertindak atas laporan dugaan korupsi atau masalah lain itu,” terang Bupati H. Ipong, usai penandatanganan MOU.

Ditambahkan bupati, bahwa di Indonesia ini, pengawasan dilakukan oleh berbagai intansi baik internal maupun eksternal dalam menangani pencegahan pemberantasan korupsi ini. Adanya perjanjian MoU ini diharapkan agar  perjalanan pemerintah  Kabupaten Ponorogo menjadi berintegritas dan tidak terjadi was-was. Selain itu, secara umum MOU ini juga bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir adanya tindakan korupsi atau penyelewengan lain oleh perangkat atau pejabat pemerintah daerah.

Bupati juga meminta aparat-aparat pemerintah yang bergerak di bidang pengawasan hukum itu, dapat terus meningkatkan kinerjanya.  Sehingga tindakan penanganan korupsi tidak hanya dilakukan setelah korupsi terjadi. Tetapi dapat dicegah lebih dini.  “Sinergi antara sejumlah lembaga pengawas internal bersama dengan Kepolisian atau kejaksaan harus berjalin dinamis serta seirama”,  tambah bupati H. Ipong. (Kominfo/Jmn)