Breaking News
  • Home
  • Slider
  • Bupati : Tanah Pengganti untuk Warga Terdampak Waduk Bendo Ada, Kalau Mau Gugat Silakan

Bupati : Tanah Pengganti untuk Warga Terdampak Waduk Bendo Ada, Kalau Mau Gugat Silakan

By on April 16, 2018 0 241 Views

BUPATI Ponorogo Ipong Muchlissoni akhirnya memberikan klarifikasi tentang persoalan yang selama ini menjadi bahan unjuk rasa sekitar 16 warga terdampak pembangunan Waduk Bendo. Bupati Ipong memastikan tidak ada niat dari dirinya maupun pemerintah untuk merugikan masyarakat.

Hal ini diungkapkan Bupati Ipong menerima puluhan warga perwakilan pengunjuk rasa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Ponorogo Tertindas (AMPT) di Pendopo Kabupaten Ponorogo, Senin (16/4/2018).

Di depan warga, Bupati Ipong menyatakan bahwa tanah pengganti pekarangan yang sering disuarakan pengunjuk rasa dari Bendo sudah tersedia. Saat ini tanah-tanah itu sedang dalam proses pengajuan persetujuan pelepasan tanah dari Pemkab ke warga terdampak kepada DPRD Kabupaten Ponorogo.

Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni saat menerima perwakilan pengunjuk rasa dan memberikan penjelasan-penjelasan terkait persoalan yang disuarakan.

“Insya Allah tanah penggganti itu sudah ada luasnya 100 persen atau sama dengan luas tanah warga. Luasnya adalah 15,6 hektare. Dasar luasnya adalah surat letter C tanah (warga) bukan surat pembayaran pajak. Sekarang sudah siap dan sedang kita mintakan persetujuan pelepasan kepada DPRD Ponorogo,” ungkap Bupati Ipong di depan warga.

Persetujuan ini merupakan syarat agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa menerbitkan sertifikat. “Ini sebenarnya bukan tanah Pemkab, tapi dari Perhutani yang sudah diserahkan ke Pemkab (untuk ganti rugi berupa relokasi sesuai kesepakatan warga dan pemerintah) dan sekarang diproses untuk diserahkan ke warga,” katanya sambil menyebut kemungkinan dalam dua sampai empat bulan seluruh sertifikat terbit asal persyaratannya dipenuhi.

Didik Suwignyo, salah satu juru bicara warga Dusun Bendo terdampak pembangunan waduk saat meminta kejelasan dari Bupati Ponorogo.

Pertemuan ini berlangsung secara interaktif. Juru bicara perwakilan warga terdampak Waduk Bendo Didik Suwignyo beberapa kali mempertanyakan kebijakan penggantian yang menurutnya belum layak dan belum adil. Salah satunya adalah soal ganti rugi rumah yang telah dirobohkan, yang menurutnya harus ada nilainya. Juga soal penggantian tegakan atau pohon produktif yang ada di lokasi tersebut.

Oleh Bupati Ipong hal ini diklarifikasi bahwa penggantian telah sesuai kesepakatan. Pemerintah, dalam hal ini BBWS Bengawan Solo dan Pemkab Ponorogo, merasa bahwa warga telah menyerahkan rumahnya sebab warga telah menerima kunci rumah pengganti yang saat ini telah ditempati. Perobohan rumah merupakan konsekuensi dari tidak dibongkarnya rumah-rumah tersebut secara sukarela sehingga harus dibongkar dengan memanfaatkan jasa pihak ketiga. Pembongkaran harus dilakukan karena proyek sudah berlangsung.

Namun jika warga dengan perwakilan warga masih belum bisa menerima penjelasan ini dan terus meminta adanya ganti rugi yang layak, Bupati Ipong pun mempersilakan warga melayangkan gugatan kalau memang merasa pemerintah telah melanggar hukum. Setelah penjelasan ini warga membubarkan diri.

Kepada awak media usai pertemuan Bupati Ipong menyatakan, tidak ada satu niat dari dirinya maupun pemerintah untuk merugikan masyarakat. Bahkan, ia selalu berusaha agar izin apapun terkait pelaksanaan pembangunan segera keluar. Termasuk agar warga segera mendapatkan rumah dan lahan pekarangan pengganti.

Menurutnya waduk harus segera selesai agar manfaat waduk bisa segera dirasakan oleh petani di Ponorogo dan Kabupaten Madiun. “Proyek ini dimulai 2006. Tahun 2013 ada rapat-rapat. Ternyata sampai 2016, sampai saya jadi bupati, juga belum selesai. Setelah itu saya urus ke Menhut. Ini agar semua cepet selesai. Berkali-kali saya minta kepala BPN mengukur (lahan pengganti dan permukiman) itu. Dan itu sudah dilakukan (pengukurannya),” ungkap Bupati Ipong.

Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni saat menerima perwakilan pengunjuk rasa dan memberikan penjelasan-penjelasan terkait persoalan yang disuarakan.

Dikatakannya, kekhawatiran sertifikat tidak jadi itu tidak perlu ada. Sebab begitu ada persetujuan pelepasan dari DPRD semua proses langsung berjalan. Kepala BPN Ponorogo Sugeng bahkan berjanji paling lama satu bulan untuk lahan pekarangan dan sekitar dua bulan untuk lahan pekarangan.

“Kalau yang 16 orang KK ini segera melengkapi berkas, sertifikat pengganti lahan pekarangan dan sertifikat rumah pasti juga segera terbit. Kalau mau digugat silakan, kalau warga menang ya akan dipenuhi. Kita ini taat hukum kok,” kata Bupati Ipong,” ujarnya. (kominfo/dist/fdl)