Breaking News
  • Home
  • Slider
  • Bupati-Warga Bendo Terdampak Proyek Bendungan Teken Kesepakatan Penyelesaian Masalah

Bupati-Warga Bendo Terdampak Proyek Bendungan Teken Kesepakatan Penyelesaian Masalah

By on December 3, 2018 0 441 Views

BUPATI Ponorogo Ipong Muchlissoni dan perwakilan warga terdampak pembangunan Waduk Bendo, Desa Ngideng, Kecamatan sawoo, Ponorogo, menyepakati sejumlah hal terkait penyelesaian masalah yang masih terjadi akhir-akhir ini. Bupati Ipong memberikan sejumlah solusi untuk persoalan yang dihadapai para warganya tersebut.

Kesepakatan ini diawali audiensi yang dilaksanakan Bupati Ipong, sejumlah anggota forpimda Ponorogo dan sejumlah pejabat terkait dengan tujuh orang warga Dusun Bendo, Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo yang sebelumnya berunjuk rasa di halaman paseban Aloon-Aloon Ponorogo. Mereka menuntut Bupati Ponorog menyelesaika sejumlah persoalan yang mereka hadapi.

Pada pertemuan di Aula Gedung Bappeda Ponorogo, Senin (3/12/2018), Didik Suwignyo alias Kodok menyampaikan sejuma persoalan. Mulai dari penggantian tegakan atau pohon di lahan mereka yang masuk wilayah waduk, penggantian rumah yang dihancurkan, perpanjangan pemberian jatah hidup sampai pembagian tanah pengganti lahan warga yang diminta sesuai dengan posisi rumah warga.

Setelah diskusi dan klarifikasi, akhirnya disetujui enam poin kesepakatan antarkeduanya. “Alhamdulillah mereka datang dan bicara baik-baik. Setelah itu kami bisa menyepakati enam hal terkait persoalan bagi warga terdampak Waduk Bendo dengan tidak menabrak aturan. Semua sesuai dengan aturan yang ada,” ungkap Bupati Ipong usai pertemuan.

Keenam poin kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati Ipong, sejumlah pejabat terkait dan tujuh orang perwakilan warga ini meliputi seluruh persoalan yang mengemuka dan dinilai menjadi ganjalan bagi warga tedampak proyek pembangunan Waduk Bendo. Kesepakatan pertama adalah soal penggantian tegakan yang akan diselesaikan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesepakatan kedua adalah pemberian jatah hidup selama lima bulan untuk menambahi jatah hidup enam bulan yang telah diberikan sampai Agustus lalu. Totalnya mencapai Rp 680 juta. Jatah hidup ini diberikan dengan pertimbangan para warga baru saja direlokasi ke hunian dan lahan baru sehingga belum bisa memperoleh pendapatan seperti di lahan lama yang ditinggalkan. Jatah hidup ini yang terakhir yang akan diberikan kepada warga terdampak.

Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni saat merembug posisi dan penataan tanah lahan pengganti warga terdampak proyek pembangunan Waduk Bendo. Bupati dan warga beretemu dalam audiensi di Aula Gedung Bappeda Litbang Ponorogo, Senin (3/12/2018).

Kesepakatan ketiga terkait penataan lahan pengganti akan disesuaikan permintaan warga agar lahan pengganti dari lahan yang akan segera tenggelam diberikan di belakang rumah masing-masing warga. Penataan akan dikabulkan sesuai aspirasi meski tidak bisa sepenuhnya. Hal ini menimbang siteplan yang ada dan lokasi lahan lain seperti tanah aset desa dan tanah aset Pemkab Ponorogo di lokasi tersebut. Konsekuensinya, pembuatan sertifikat tertunda dan tidak bisa ikut PTSL seperti yang telah diproses selama ini.

Keempat, ganti rugi untuk 16 rumah yang dirobohkan karena pemiliknya tidak segera meninggalkan lokasi tidak bisa dilakukan. Penggusuran sudah sesuai prosedur berupa pemberian surat dan peringatan namun warga dimaksud tidak mengindahkan. Selain memberikan rumah dan lahan baru sebagai pengganti Pemkab Ponorogo telah memberikan uang untuk ongkos bongkar dan ongkos angkut. Karena itu Pemkab Ponorogo mempesilakan warga menempuh jalur hukum bila warga merasa belum puas.

Warga terdampak proyek pembangunan Waduk Bendo audiensi dengan Bupati Ponorogo dan sejumlah pihak terkait di Aula Gedung Bappeda Litbang Ponorogo, Senin (3/12/2018).

Kelima, dasar penggantian lahan adalah pada surat letter c atau girik dan bukan didasarkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak. Karena SPT bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah.

Keenam, warga akan memberikan daftar 16 warga yang semula bekerja di proyek pembangunan Waduk Bendo yang mengalami rasionalisasi. Pemkab akan mengkalirifikasi lebih lanjut ke pihak-pihak yang berkompeten.

“Dengan begini mudah-mudahan selesai sudah persoalan warga Bendo ini. Tidak perlu lagi mereka ini demo-demo lagi,” ungkapnya. (kominfo/dist)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *