Breaking News
  • Home
  • News
  • DD Terus Naik, Inspektorat Gelar Klinik Pengelolaan Keuangan Desa

DD Terus Naik, Inspektorat Gelar Klinik Pengelolaan Keuangan Desa

By on August 29, 2018 0 292 Views

DANA Desa (DD) yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintah pusat terus dikucurkan dan jumlahnya semakin besar. Karenanya, dibutuhkan inovasi agar pengelolaan dan pengelolanya semakin profesional dan jauh dari urusan hukum seperti tindak pidana korupsi.

Hal inilah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang sejak 2017 lalu menggelar Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan di Desa bertema Kades Lawas (Kawal Desa Melalui Pengawasan). Di Ponorogo sendiri, Kades Lawas telah digelar beberapa kali. Terakhir, Kades Lawas digelar di Gedung Korpri Kabupaten Ponorogo, Selasa (28/8/2018) lalu.

Inspektur Pembantu Bidang Kesra Inspektorat Provinsi Jatim Yuni Sumarni di sela Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan di Desa bertema Kades Lawas (Kawal Desa Melalui Pengawasan) di Gedung Korpri Kabupaten Ponorogo, Selasa (28/8/2018) lalu.

Para peserta Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan di Desa bertema Kades Lawas (Kawal Desa Melalui Pengawasan) di Gedung Korpri Kabupaten Ponorogo, Selasa (28/8/2018) lalu.

 

Inspektur Pembantu Bidang Kesra Inspektorat Provinsi Jatim Yuni Sumarni di Ponorogo mengatakan, ada sejumlah persoalan terkait pengelolaan keuangan ini. Di antaranya adalah korupsi yang ternyata salah satu faktornya adalah ketidaktahuan perangkat desa terhadap aturan yang berlaku.

Padahal, sejak program DD diluncurkan jumlahnya terus bertambah. Secara nasional, DD yang dikucurkan pada 2015 adalah Rp20,76 triliun atau tiap desa menerima Rp280 per tahun. Di 2016, DD kembali meningkat menjadi sekitar Rp45 triliun atau tiap desa menerima kucuran sebesar Rp600 juta. Sedangkan di 2017 dan 2018 masing-masing adalah Rp60 triliun atau tiap desa menerima DD sebesar Rp800 juta per desa per tahun.

“Karena itulah inspektorat melakukan inovasi. Untuk pengelolaan keuangan di desa ini lebih ke arah pembinaan. Di sini kami membina perangkat desa agar bisa mengelola DD, ADD (dari Pemkab) dan Bantuan Keuangan Desa (dari Pemprov) dengan benar,” ucapnya.

Ia sempat menguraikan bahwa ada fakta menarik di balik pengelolaan bantuan keuangan pemerintah kepada desa ini. Yaitu kenyataan bahwa 97,27 persen pelaku korupsi atas bantuan keuangan ini adalah kepala desa dan istrinya.

Yuni Sumarni menyatakan, cukup banyak temuan Satgas Desa dari Kementerian Desa dan ICW korupsi terkait pengelolaan uang yang berasal rakyat ini. Dikatakannya, Satgas Desa Kemendes menemukan ada 900 dari 74 ribu desa di Indonesia yang melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan sejak program dana desa diluncurkan di 2015 lalu.

Dari berbagai kasus ini, ICW melihat ada lima modus penyimpangan pengelolaan keuangan. Modus itu adalah mark up, anggaran ganda atau pemakaian beberapa sumber anggaran untuk satu kegiatan, pemotongan honor perangkat desa, bekerja sama dengan pihak lain untuk membuat proyek fiktif dan pemotongan pajak namun tidak disetor.

Sejumlah faktor penyebab juga dideteksi oleh ICW. Di antaranya adalah kurangnya keterlibatan warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, kompetensi pengelola keuangan desa yang terbatas atau faktor kemampuan SDM dan tidak optimalnya peran BPD.

Pembinaan ini adalah terobosan yang baru ada di Jawa Timur dan dilaksanakan sejak 2017 lalu. Pilot projectnya ada di Bangkalan, Sampang dan Sumenep. “Hasilnya positif. Kami mendapat apresiasi dari BPK dan KPK,” kata Yuni. (kominfo/dist)

  News
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *