Breaking News
  • Home
  • Slider
  • Didatangi 16 Warga Terdampak Waduk, DPRD Janjikan Hearing ‘Clearkan’ Ganti Rugi

Didatangi 16 Warga Terdampak Waduk, DPRD Janjikan Hearing ‘Clearkan’ Ganti Rugi

By on March 29, 2018 0 159 Views

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo menjanjikan pelaksanaan hearing atau dengar pendapat terkait persoalan ganti rugi tanah 16 warga terdampak proyek pembangunan waduk Bendo. Beberapa warga sempat menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPRD Kabupaten Ponorogo pada Kamis (29/3/2018).

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Anik Suharto usai menerima perwakilan warga terdampak proyek Waduk Bendo yang terdiri dari advokat dari kantor Advokat Cakrabirawa dan lawyer dari organisasi Gema Jokowi Jatim.

Anik menyatakan, pihaknya baru mengetahui kalau ternyata masih ada persoalan yang belum jelas dalam proses ganti rugi proyek yang dimaksudkan sebagai sumber air baku, sumber irigasi dan pengendali banjir tersebut.

“Yang kami tahu ganti rugi (proyek pembangunan Waduk  Bendo) sudah selesai. Kalau sekarang ada persoalan, maka kita akan agendakan hearing. Pekan depan, dalam banmus (Badan Musyawarah) akan kita agendakan hearing itu. Semua pihak yang terkait akan kita undang. Ada bupati, SKPD terkait, bagian hukum, warga terdampak, semuanya,” ujarnya.

Sebanyak 16 KK dari warga terdampak pembangunan waduk Bendo bersama sejumlah organisasi pendamping mendatangi gedung DPRD Kabupaten Ponorogo untuk menyampaikan aspirasinya, Kamis (29/3/2018)

Ketua Gema Jokowi Jatim Suwari mengatakan, dalam pertemuannya dengan pihak DPRD Kabupaten Ponorogo ia telah menyampaikan segala keluh kesah warga. Terutama terkait hak warga untuk mendapatkan ganti rugi yang layak sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku untuk 16 kepala keluarga.

“Itu poinnya, menyampaikan keresahan warga. Karena itu kami  mendesak adanya hearing agar tuntas selesai soal penylesaian hak-hak warga. Itu yang paling penting,” ungkap Suwari yang mengaku menjadi lawyer yang diserahi mandat oleh warga untuk menuntaskan persoalan ini.

Advokat dari Tim Cakrabirawa Ratno Suratno menambahkan, bersama Gema Jokowi, pihaknya akan mengawal proses penggantian tanah warga. Sebab, ada kekhawatiran ganti rugi itu tidak terjadi atau tidak sesuai dengan kesepakatan.

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pembangunan Waduk Bendo, R. Panji Satrio mengatakan pihaknya cukup paham dengan adanya warga yang tidak puas dengan proses ganti rugi yang dilaksanakan.

Namun permintaan warga yang diajukan pada 2013 telah mendapat tanggapan dari pemerintah, yaitu Pemkab Ponorogo dan BBWS Bengawan Solo pada 2015 lalu dan saat ini dalam tahap realisasi dan penyelesaian administrasinya.

Yaitu ganti rugi berupa relokasi dan bukan ganti rugi dalam bentuk uang. Ganti rugi relokasi yang telah diperhitungkan oleh Pemkab Ponorogo tersebut sebenarnya bisa juga disebut ganti untung. Sebab besaran pengganti lahan garapan dan rumah tinggal dirasa telah memperhitungkan seluruh aspek wilayah masyarakat yang terdampak, bahkan nilainya dirasa sangat wajar dan menguntungkan warga terdampak ketimbang nilai rumah dan lahan di lokasi lama yang cukup terpencil sebelum pembangunan dilaksanakan.

Warga terdampak saat ini tinggal bersabar untuk mendapatkan hak-haknya kepemilikan sertifikat tanah dan rumah serta tanah garapan sebagai pengganti lahan sesuai kepemilikan warga terdahulu.

“Pembuatan sertifikat itu tidak bisa seperti sim salabim. Perlu proses, melibatkan banyak pihak dan itu sedang dilaksanakan. Kami pun hanya dapat memantau proses pemecahan dan pensertifikatan tanah-tanah warga yang dilakukan oleh dinas terkait. Insya Allah tidak terlalu lama,” kata Panji. (kominfo/dist)