Breaking News

Didemo, Waduk Bendo Selesai 2019

By on March 21, 2018 0 364 Views

R. Panji Satrio Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Waduk Bendo sedang mengawasi pembangunan Waduk Bendo

Pembangunan Waduk Bendo di  Dusun Bendo, Desa Ngindeng Sawoo, tetap berjalan lancar. Pembangunan Waduk ini diperkirakan akan selesai pada pertengahan sampai akhir 2019 mendatang.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pembangunan Waduk Bendo, R. Panji Satrio mengatakan, saat ini progres atau perkembangan pembangunan Bendungan yang sebagian besar akan berdiri di atas lahan hutan dan masyarakat telah berjalan hingga 58 persen dari keseluruhan rencana pembangunan. Sejumlah pekerjaan tercatat sudah mencapai 100 persen alias selesai. Namun masih banyak pekerjaan lain yang masih dalam tahap pengerjaan.

“Yang sudah selesai 100 persen adalah pembuatan terowongan untuk aliran pengalihan air. Itu sudah selesai. Sedangkan bangunan utama bendungan dan fasilitas pendukung lainnya masih dalam tahap penyelesaian pekerjaan,” ungkap Panji kepada ponorogo.go.id, Rabu (21/3/2018).

Disebutkannya, pekerjaan besar lain yang masih dikerjakan di antaranya adalah pembuatan maindam atau bendungan utama, pembuatan intake atau jalan masuk air serta pembangunan fasilitas pendukung bendungan lainnya. Untuk pembuatan maindam, lanjutnya, masih dalam tahap penggalian tanah di titik maindam. Untuk gedung kontrol atau fasilitas pengendali sudah lebih dari 70 persen.

“Total progres saat ini adalah 58 persen. Sehingga target kita, seluruh bangunan bendungan dapat diselesaikan pada tahun 2019. Bisa di pertengahan, bisa juga di akhir tahun nanti,” ujar Panji optimistis.

Soal unjuk rasa oleh warga terdampak proyek, Panji menyatakan hal tersebut tidak akan menghalangi jalannya pembangunan. Hasil pembangunan waduk yang sudah digagas sejak tahun 1974 ini ditunggu manfaatnya untuk masyarakat, khususnya untuk mengairi lahan pertanian seluas 7.800 hektare, air baku 790 liter per detik hingga mereduksi banjir sebesar 650 m3 per detik.

“Pembangunan ini akan terus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,” katanya.

Pihaknya cukup paham dengan adanya warga yang tidak puas dengan proses ganti rugi yang dilaksanakan. Namun permintaan warga yang diajukan pada 2013 telah mendapat tanggapan dari pemerintah, yaitu Pemkab Ponorogo dan BBWS Bengawan Solo pada 2015 lalu dan saat ini dalam tahap realisasi dan penyelesaian administrasinya.

Yaitu ganti rugi berupa relokasi dan bukan ganti rugi dalam bentuk uang. Ganti rugi relokasi yang telah diperhitungkan oleh Pemkab Ponorogo tersebut sebenarnya bisa juga disebut ganti untung. Sebab besaran pengganti lahan garapan dan rumah tinggal dirasa telah memperhitungkan seluruh aspek wilayah masyarakat yang terdampak, bahkan nilainya dirasa sangat wajar dan menguntungkan warga terdampak ketimbang nilai rumah dan lahan di lokasi lama yang cukup terpencil sebelum Pembangunan dilaksanakan.

Warga terdampak saat ini tinggal bersabar untuk mendapatkan hak-haknya kepemilikan sertifikat tanah dan rumah serta tanah garapan sebagai pengganti lahan sesuai kepemilikan warga terdahulu,  “ Pembuatan sertifikat itu tidak bisa seperti sim salabim. Perlu proses, melibatkan banyak pihak dan itu sedang dalam dilaksanakan. Insya Allah tidak terlalu lama,” kata Panji. (kominfo/dist)