Breaking News
  • Home
  • News
  • Dishub : Ojol Perlu Payung Hukum 

Dishub : Ojol Perlu Payung Hukum 

By on June 4, 2018 0 342 Views

Ojek Online (ojol) di Wilayah Kabupaten Ponorogo mulai menjamur. Dengan menjamurnya para pengemudi itu harus ada dasar hukum moda transportasi.

Hal tersebut dibenarkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Ponorogo, dengan adanya ojol harus memiliki payung hukum. “Seperti apapun dasar hukum memang diperlukan ojek online agar tidak ada masalah. Tapi kami harus menanti keputusan soal itu,” ungkap Kepala Bidang Angkutan Guridno Hesti Wibowo, Senin, (4/6).

Ojol yang beroperasi di wilayah Ponorogo

Payung hukum/dasar hukum dibutuhkan untuk melindungi driver dan penumpang. Gurid mengurai payung hukum dapat melindungi driver soal standar tarif. Mengingat beberapa waktu kemarin tarif ojol turun tanpa adanya persetujuan dari driver. Sedangkan untuk penumpang dapat melindungi melalui asuransi. “Keuntungan-keuntungan inilah yang didapat jika undang-undang ojek online segera terbit,” terangnya.

Untuk sementara itu dinilai dari segi kebutuhannya, ojol dibutuhkan warga untuk moda transportasi karena dari segi kemudahannya. Dia pun mengaku kehadiran ojol menjawab masalah nihilnya angkutan kota (angkot) di daerah setempat. “Tinggal di rumah pegang smartphone klik tujuan yang dituju ojol datang menjemput, efektivotas inilah yang dipilih warga sekarang, gak ribet,” lanjutnya.

Guridno berharap untuk permasalahan undang-undang ojol segera selesai. Moda transportasi ojol tidak dapat dipandang sebelah mata memberikan manfaat kepada warga. Sehingga nantinya antara ojek konvensional dan online tidak saling bentrok. “Jangan sampai nantinya ada masalah soal itu,” harapnya. (Kominfo/fdl)

  News
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *