Breaking News
  • Home
  • Slider
  • Disnaker Tolak Ratusan Permohonan Keberangkatan TKI, Kades Pegang Peran Penting

Disnaker Tolak Ratusan Permohonan Keberangkatan TKI, Kades Pegang Peran Penting

By on June 28, 2018 0 282 Views

 

RATUSAN permohonan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditolak secara tegas oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo. Hal ini karena sejumlah syarat penting tidak dipenuhi dan akan menjadikan penempatan TKI-nya tidak prosedural alias ilegal.

Caption : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ponorogo Bedianto saat menjadi pembicara pada sosialisasi pencegahan TKI non-prosedural di Hotal Maesa, Ponorogo, Kamis (28/1/2018).

Kepala Disnakertrans Bedianto mengatakan, sejak awal 2018 lalu pihaknya telah memberlakukan sikap tegas terhadap ratusan permohonan menjadi TKI. Dinasnya menolak permohonan yang di antaranya berisi data yang tidak valid serta berkas yang meragukan.

“Setiap hari ada saja yang mengajukan permohonan tapi usianya tidak sesuai. Ada yang dimudakan, ada yang dituakan. Yang seperti itu tegas kita tolak. Ada yang tidak punya persetujuan dari suami atau istri, juga tegas kita tolak. Kita tolak tegas mereka yang memanipulasi data. Ratusan yang kita tolak,” ungkap Bedianto saat membuka Sosialisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan tema Dalam Rangka Pencegahan Penempatan PMI Secara Non Prosedural di convention hall Hotel Maesa, Ponorogo, Kamis (28/6/2018).

Ketegasan ini menjadi penting agar perlindungan terhadap para TKI dari berbagai sisi kehidupannya bisa optimal. Terutama terkait perlindungan hukum dan hak-haknya sebagai pekerja di luar negeri. “Kalau berangkat secara non prosedural dikhawatirkan hak-hak mereka dilanggar. Dan pastinya mereka ini kan melanggar hukum,” ujar Bedianto.

Bedianto menyebutkan, saat ini lurah atau kepala desa memegang peranan penting dalam memfilter permohonan menjadi TKI ini. Sebab berkas permohonan tak akan lengkap bila pihak desa atau kelurahan tidak memberikan surat keterangan.

Caption : Pihak LP3TKI, Imigrasi Ponorogo dan P4TKI Madiun menunjukkan lembar Komitmen Bersama pencegahan TKI non-prosedural yang ditandatangani usai sosialisasi pencegahan TKI non-prosedural di Hotal Maesa, Ponorogo, Kamis (28/1/2018).

Hal ini diamini Kepala Loka Pelayanan Penepatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) Surabaya Ma’rub yang menjadi pembicara kedua dalam sosialisasi tersebut. Kepala desa atau kepala kelurahan memiliki peran penting dalam penempatan TKI ke luar negeri.

“Karena setiap orang yang akan ke luar negeri harus berizin dan mengetahui kepala desa atau lurah, kaitannya dengan izin dari pihak keluarga. Kadang tanda tangan mereka ini (kades/lurah) yang akhirnya dipalsukan oleh pihak calo atau apa. Maka hari ini kades dan lurah jadi sasaran penting sosialisasi ini. Kita ingin tidak ada lagi TKI ilegal,” jelas Ma’rub.

“Menjadi TKI Ilegal itu sangat merugikan diri sendiri. Mereka tidak terlindungi asuransi, bisa-bisa tidak dibayar oleh pengguna tenaga, bisa tertangkap polisi negara setempat karena tuduhan imigran gelap dan bisa diperjualbelikan atau sebutannya trafficking. Mereka akan selalu bermasalah,” tambahnya.

Dari Ponorogo saja terdapat 30 ribu TKI yang saat ini secara resmi berada di luar negeri dan bekerja. Jumlah TKI ilegalnya diperkirakan hingga beberapa kali lipat dari jumlah TKI legal tersebut. Ma’rub menyebut hingga akhir 2017 lalu terdapat 150 ribuan warga Jawa Timur yang berada di luar negeri dan bekerja di negara tersebut. Namun hanya 70 ribu saja yang terdata sebagai TKI prosedural.

Dalam kesempatan tersebut, LP3TKI, Disnaker Ponorogo, Kantor Imigrasi Ponorogo, Polres Ponorogo dan P4TKI Madiun menandatangani komitmen bersama untuk mewujudkan pelaksanaan penempatan TKI secara prosedural dengan cara proaktif mencegah munculnya TKI Ilegal dan berkomitmen menyebarkan infomasi tentang penempatan TKI secara prosedural. (kominfo/dist)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *