Breaking News
  • Home
  • Slider
  • DPRD : Dua Bulan Lagi Sertifikat Tanah Ganti Rugi Waduk Bendo Terbit

DPRD : Dua Bulan Lagi Sertifikat Tanah Ganti Rugi Waduk Bendo Terbit

By on April 20, 2018 0 224 Views

Mbah Sepi, warga Dusun Bendo, Desa Ngindeng, saat memberikan cap jempol pada berkas pensertifikatan lahan dan rumah seluas 200 meter persegi di Kantor Desa Ngindeng, beberapa waktu lalu. (foto : dok)

SERTIFIKAT tanah untuk lahan pekarangan ganti rugi untuk warga terdampak pembangunan Waduk Bendo, di Desa Ngindeng, dipastikan akan segera terbit. Ini setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menyetujui permohonan pelepasan lahan seluas 27,9 hektare dari Pemkab kepada warga pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo, Kamis (19/4/2018).

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Miseri Effendi, kepada ponorogo.go.id, Jumat (20/4/2018) menyatakan, persetujuan ini diberikan dengan pertimbangan bahwa pelepasan tersebut erat kaitannya dengan hak-hak warga untuk mendapatkan pengganti akibat pembangunan proyek yang nantinya memiliki manfaat besar bagi masyarakat.

“Kami mendukung pelepasan ini karena merupakan tindak lanjut setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melepas lahan ke Pemkab (Ponorogo) untuk diserahkan kepada warga yang terdampak, ada 54 orang itu yang nanti dapat lahan pekarangan pengganti,” ungkap Miseri.

Pembangunan Waduk Bendo terus dilaksanakan dan saat ini diperkirakan tahap pengerjaan sudah mencapai lebih dari 70 persen. (foto : dok kominfo ponorogo)

Dijelaskannya, dalam persetujuan tersebut, disebutkan bahwa lahan yang akan dilepaskan adalah untuk 89 petak yang ukurannya masing-masing 200 meter persegi dan 54 petak lahan pekarangan seluas 15,6 hektare.

“Jadi yang 200 meter itu yang untuk lahan yang ada rumahnya itu, dan yang 54 itu yang lahan pekarangan. Dasarnya yang pekarangan adalah surat letter C milik warga yang tercatat di desa. Kenapa hanya 54, kan tidak semua warga punya pekarangan di lahan semula (yang sekarang lokasi proyek),” jelas Miseri.

DPRD, lanjut Miseri, sudah meminta jaminan dari Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni bahwa setelah persetujuan diberikan, maka sertifikat akan segera terbit. “Bupati menjamin itu. Waktunya ya sekitar dua bulan dari surat persetujuan diserahkan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebagai lampiran atau syarat penerbitan sertifikat itu sendiri,” ulas Miseri.

Terkait persoalan lain seperti pembongkaran rumah yang dikeluhkan 16 warga terdampak, Miseri menyatakan DPRD sepakat untuk memilah persoalan ini sehingga tidak mengganggu proses pelepasan lahan yang menjadi hak rakyat.

Warga di permukiman baru Bendo Rejo di Desa Ngindeng atau sekitar 1 km hingga 2 km sebelah selatan lokasi proyek terus berbenah. Beberapa warga teah menambah banguan dengan teras atau semacamnya agar lebih lega dan nyaman untuk ditnggali. (foto : dok kominfo ponorogo)

“Kami melihat sebagai persoalan yang berbeda, kamar yang berbeda. Persoalan itu (keluhan warga dan penyelesaiannya) tidak boleh mengganggu proses pemenuhan hak yang ini (penggantian lahan pekarangan dan pensertifikatan lahan rumah),” pungkasnya.

Dalam surat dari Kementerian LHK, tanah dilepaskan seluas 279.450 meter persegi. Dari luas ini, 17.800 meter persegi atau 1,78 hektare untuk permukiman yang kini bernama Bendo Rejo, 156.000 meter persegi atau 15,6 hektare untuk penggantian lahan pekarangan warga dan sisanya, sekitar 111.150 meter persegi atau 11,1 hektare untuk pembangunan fasilitas umum (kominfo/dist)