Breaking News
  • Home
  • News
  • Gandeng TKI Purna, Dinsos Sosialisasikan Penanganan Bencana Sosial

Gandeng TKI Purna, Dinsos Sosialisasikan Penanganan Bencana Sosial

By on August 9, 2018 0 438 Views

ULAH manusia yang bermacam-ragam menjadi perhatian Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo. Utamanya, ulah yang mengakibatkan terjadinya bencana sosial. Baik yang terjadi di dalam negeri maupun yang terjadi di luar negeri.

Hal ini mengemuka saat dinas ini menggelar Sosialisasi Eks Migran Pada Penanganan Masalah Sosial Warga Negara Migrasi Bermasalah dan Pemulangan Orang Terlantar yang dilaksanakan di gedung PGRI Ponorogo, Kamis (9/8/2018).

alah satu narasumber Sosialisasi Ex Migran saat memberikan materi kepada para TKI purna di Gedung PGRI Ponorogo, Kamis (9/8/2018).

Kepala Dinsos Ponorogo Sumani mengatakan, saat ini pemerintah telah menentukan ada 26 orang dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Salah satunya adalah orang yang terlantar.

“Dan, orang terlantar ini tidak hanya terjadi pada warga kita di sekitar, tapi juga di luar Indonesia sana. Misalnya adalah TKI (Tenaga Kerja Indonesia) atau buruh migran yang bermasalah karena jadi korban penipuan atau bahkan trafficking (penjualan manusia),” ungkap Sumani di sela acara.

Para TKI purna cukup antusias mengikuti penjelasan dengan materi dari salahs atu pematri dalam Sosialisasi Ex Migran di Gedung PGRI Ponorogo, Kamis (9/8/2018).

Pada sosialisasi tersebut, lanjutnya, pihaknya menghadirkan 75 TKI purna atau mantan TKI. Mereka mendapatkan motivasi dan pengetahuan yang komprehensif soal PMKS di luar negeri.

“Harapannya, mereka mengerti dan bisa mengantisipasi atau mencegah. Semisal, mereka bisa memberikan informasi agar mereka yang mau berangkat memilih jalur resmi. Sebab, kalau jadi TKI ilegal, risikonya sangat banyak. Salah satunya terlantar. Dan itu adalah akibat ulah manusia sehingga sebutannya adalah bencana sosial,” urai Sumani.

Dinsos menghadirkan sejumlah pembicara untuk memberi bekal kepada para mantan TKI ini. Mulai dari Dinas Tenaga Kerja sampai pada PJTKI resmi. Hal ini agar wawasan yang diberikan benar-benar mendalam. Aturan hukum juga dijelaskan secara gamblang agar para TKI purna ini bisa memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada orang-orang di sekitarnya.

“Kalau mereka bisa melakukan diseminasi (penyebaran) informasi, maka bencana sosial ini bisa terus ditekan,” ungkapnya. (kominfo/dis)

  News
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *