Breaking News

Hearing Terkait Polemik PTSL

By on April 3, 2018 0 49 Views
Hearing terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo dari Komisi A, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan Negeri Ponorogo, Badan Pemerintahan Desa dan Perwakilan Kepala Desa. Bertempat di ruangan Paripurna DPRD Ponorogo. Selasa (3/4).
Hearing yang di fasilitasi dan dipimpin langsung  oleh Slamet Hariyanto Wakil DPRD Ponorogo. Hearing pada hari ini mengklarifikasi terkait kasus OTT yang melibatkan perangkat desa.
Hilman Azazi, Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo mengungkapkan terkait kasus OTT ini sebagai pembelajaran bagi kita semua, “sehingga kedepannya hal seperti ini tidak terulang lagi”, ungkapnya
Sedangkan menurut Supriyanto, Kepala Badan Pemerintahan Desa mengungkapkan Selama ini belum ada komunikasi dan koordinasi dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada pihak Pemerintah Daerah (Pemda), “Pemda belum bisa membikin Peraturan Bupati (Perbup)  terkait petunjuk teknis (Juknis) penyelenggaraan PTSL tersebut”, terangnya.
Selanjutnya Supiyanto meminta kepada pihak BPN untuk melakukan koordinasi dengan Pemda, sehingga Perbup segera di buat dan pelaksanan program PTSL dapat berjalan kembali. (Kominfo/fdl)