Breaking News
  • Home
  • Slider
  • Komitmen Anti Korupsi, Kepala Dinas Hingga Camat Tanda Tangani Pakta Integritas

Komitmen Anti Korupsi, Kepala Dinas Hingga Camat Tanda Tangani Pakta Integritas

By on December 3, 2018 0 1254 Views

KOMITMEN anti korupsi di lingkungan Pemkab Ponorogo terus menguat. Senin (3/12/2018), para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/dinas dan badan) menandatangani pakta integritas Pencanangan dan Pembentukan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Kepala Inspektorat Pemkab Ponorogo Hadi Prayitno mengatakan, penandatanganan pakta integritas ini didasarkan pada lima aturan perundangan yang berlaku. Yaitu UU 28/1999 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Bebas KKN, UU 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Perpres 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokasi, Inpres 2/2014 tentang Aksi Pencegahan Korupsi, PermenPAB-RB 52/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Dan Wilayah Pelayanan Birokrasi yang Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

 

Dalam kegiatan ada 85 orang yang terlibat. Mereka adalah Forpimda lima orang; sekda, asisten bupati dan staf ahli enam orang; kepala dinas dan badan 26 orang; direktur BUMD dua orang; kepala bagian 10 orang; camat 21 orang dan undangan dari Polres dan Kejaksaan Neger; Ponorogo serta pemkab 15 orang.

Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni mengatakan, penandatanganan pakta integritas ini adalah bentuk komitmen akan menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan pemerintahan yang melayani.

“Ini adalah tekad secara tertulis dari mereka (para pejabat) kepada saya sebagai bupatiyan gitu notabene kepada pemerintah dan negara bahwa mereka akan ciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan pemerintahan yang melayani. Itu yang paling penting,” ungkapnya usi kegiatan di Aula gedung Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo.

Bupati Ipong menyatakan, dirinya pernah mendantangani pakta integritas yang sama tahun lalu. Saat itu Bupati Ipong meneken pakta di hadapan gubernur Jawa Timur. Artinya saat itu ia telah memberikan komitmennya untuk memerangi korupsi di hadapan gubernur dan saat ini giliran para kepala dinas kepada bupati.

“Harapannya bebas korupsi benar-benar terwujud. Mereka sebagai kepala SKPD harus bekerja lebih keras dalam melayani masyarakat. Hal ini diukur selain dari komentar masyarakat melalui media sosial (dalam komentar dan posting) tapi juga melalui berbagai indeks pada bidang-bidang tertentu dari pemerintah provinsi maupun pusat,” ujar Bupati Ipong.

Disebutkannya, memang ada beberapa dinas yang memiliki kerawanan terhadap korupsi. Namun semua dinas mendapat perhatian yang sama untuk melaksanakan komitmen ini. (kominfo/dist)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *