Breaking News
  • Home
  • Slider
  • Kunjungi Proyek Waduk Bendo, Menteri PU Akan Pelajari Masalah Ganti Rugi Warga

Kunjungi Proyek Waduk Bendo, Menteri PU Akan Pelajari Masalah Ganti Rugi Warga

By on March 30, 2018 0 36 Views

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menemui perwakilan 16 warga terdampak yang belum menerima kesepakatan kompensasi proyek Waduk Bendo.

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono berjanji akan mempelajari dengan sungguh-sungguh persoalan ganti rugi yang dikemukakan warga terdampak proyek pembangunan Waduk Bendo akhir-akhir ini. Bahkan Hadimuljono sempat berbincang-bincang dengan perwakilan 16 warga yang belum bisa menerima adanya kompensasi adanya proyek.

Di sela kunjungannya di proyek yang berada di Dusun Bendo, Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Jumat (30/3/2018), Menteri PUPR mengatakan, persoalan yang ada akan didalaminya. Termasuk akan meminta penjelasan dari pihak-pihak yang terkait.

“Tapi yang jelas semua itu kan ada prosesnya. Ada beberapa hal yang mungkin belum terlaksana seperti sertifikat rumah dan tanah, kemudian lahan pertanian yang dulu mereka garap. It’s a must, ini harus ini. Itu tugas saya (untuk menangani). Untuk fasum ada dari Pemkab. Untuk yang rumah (yang dirobohkan dan diminta diganti) itu saya belum tahu masalah persisnya. Saya harus tahu dari pak bupati ini apa masalahnya dan saya tidak berjanji (soal penyelesaiannya),” ungkapnya usai berbincang dengan perwakilan warga.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berfoto usai menemui perwakilan 16 warga terdampak yang belum menerima kesepakatan kompensasi proyek Waduk Bendo.

Untuk masalah sertifikat tanah dan rumah yang saat ini telah berdiri, Menteri Basuki Hadimuljono akan segera berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan Menteri Agraria Sofyan Djalil. Pensertifikatan bisa dipercepat karena seiring dengan program 7 juta sertifikat di tahun ini.

“Untuk yang tanah garapan, kita inginkan adanya win-win solutions untuk kompensasinya. Yang pasti kan ada aturan dan kita pegang itu. Biasanya kan ganti rugi, tapi kalau mereka tinggal di tanah negara, ya kita tidak bisa ganti rugi. Mungkin ada uang kerahiman atau seperti apa (untuk kepindahan). Kalau memberi uang ganti rugi ya pasti kita yang ditangkap. Yang jelas di lokasi baru harus ada lahan pertaniannya lagi, kalau tidak ada mereka mau hidup dari mana. Kita nggak mungkin lah memindahkan orang dan membuat sengsara,” ujarnya.

Dikatakannya, pembangunan Waduk Bendo ini sempat terhambat karena masalah izin lahan di Kementerian Lingkungan Hidup. Hal ini baru bisa selesaikan pada 2015 dan langsung dimulai. “Kalau dimulai tahun 2014, maka proyek harusnya ini sudah selesai,” katanya.

Didik Suwignyo, perwakilan 16 warga terdampak yang belum sepakat dengan kompensasi proyek mengatakan sudah bisa menerima pernyataan Menteri PUPR soal pensertifikatan tanah yang telah diserahkan. Namun ia belum cukup puas sebab belum semua hak mereka belum dipenuhi.

“Ya kami masih menginginkan adanya ganti rugi untuk tegakan (tanaman yang telah berdiri) dan ganti rugi untuk rumah kami yang sudah dirobohkan. Ya kami akan menunggu hasilnya,” ujar Didik. (kominfo/dist)