Breaking News
  • Home
  • News
  • Pakai Teknologi Informasi, Korupsi di Ponorogo Bakal Menipis

Pakai Teknologi Informasi, Korupsi di Ponorogo Bakal Menipis

By on August 2, 2018 0 268 Views

KORUPSI yang memang musuh bersama akan semakin tipis peluangnya untuk hidup di Ponorogo. Ini setelah Pemerintah Kabupaten Ponorogo berkomitmen untuk membentuk penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (TI).

Kepala Komunikasi Laboratorium Multimedia Institut Tekonologi Sepuluh Nopember sekaligus Team Leader Penyusunan Masterplan dan Analis Smart City untuk Ponorogo, Endroyono, mengatakan, saat ini Pemkab Ponorogo sudah melakukan MoU (Memorandum of Understanding/kesepakatan) dengan ITS untuk menyusun masterplan kawasan berbasis TI.

Pemanfaatan TI yang sudah menjadi keniscayaan harus disikapi dengan baik dan direncakan dengan baik pula. Sebab, manfaat dari penggunaan TI dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat besar.

“Salah satunya menekan korupsi. Itu dalam ranah e-goverment. Maksudnya, dengan penggunaan TI, maka campur tangan manusia diminimalkan,” ungkapnya saat rakor Penyusunan Masterplan Tata Kelola TI Ponorogo, Rabu (1/8/2018).

Kepala Komunikasi Laboratorium Multimedia Institut Tekonologi Sepuluh Nopember yang juga Team Leader Penyusunan Masterplan Tata Kelola TI Ponorogo Endryono (kemeja batik) saat menjadi narasumber dalam rakor di Gedung Kridha Praja Pemkab Ponorogo, Rabu (1/8/2018).

Dicontohkannya, peluang korupsi untuk pengadaan barang dan jasa akan semakin kecil saat interaksi antara penyedia dan calon pengguna bisa dikurangi melalui e-procurement atau lelang secara elektronik. Dengan lelang secara elektronik, maka peluang untuk adanya kesepakatan-kesepakatan di luar aturan bisa semakin dikurangi.

“Salah satu penerapannya adalah e-katalog. Untuk barang-barang standar, harganya sama antara di Jakarta dan di Ponorogo. Sehingga tidak ada peluang untuk beralasan karena pengadaan di Ponorogo maka harganya jauh lebih mahal karena semua orang bisa tahu harga dasarnya di e-katalog. Hal-hal demikian yang akan mengurangi korupsi secara signifikan,” ulasnya.

Alasan lain penggunaan TI dalam penyelenggaraan pemerintahan masih cukup banyak. Di antaranya adalah ketepatan dalam perencanaan dan pembuatan skala prioritas pembangunan maupun penanganan berbagai kondisi. Hal ini menyangkut penyediaan data yang valid dan teritegrasi.

“Misalnya mau menghitung jumlah aspal yang diperlukan untuk menutup lubang di jalan, maka dengan perhitungan cermat dengan TI, pembelian tidak akan kekurangan atau berlebihan karena ada data yang diambil dari aplikasi tertentu untuk itu (mengetahui jumlah lubang dan volume aspla yang dibutuhkan),” pungkas Endroyono. (kominfo/dist)

  News
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *