Breaking News
  • Home
  • News
  • Pengelola Dana Desa Harus Profesional

Pengelola Dana Desa Harus Profesional

By on August 28, 2018 0 281 Views

PENGELOLA berbagai dana bantuan di desa harus profesional dan terampil dalam melaksanakan tugasnya. Karena itu mereka perlu dibekali dengan keterampilan dan ilmu dalam mengelola keuangan sehingga terhindar dari berbagai persoalan, terutama persoalan hukum.

Wabup Ponorogo Soedjarno saat memberikan pengarahan pada pembukaan Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan di Desa bertajuk Kades Lawas (Kawal Desa Melalui Pengawasan) di Gedung Korpri Kabupaten Ponorogo, Selasa (28/8/2018).

Wabup Ponorogo Soedjarno saat menghadiri pembukaan Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan di Desa bertajuk Kades Lawas (Kawal Desa Melalui Pengawasan) di Gedung Korpri Kabupaten Ponorogo, Selasa (28/8/2018).

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Ponorogo Soedjarno saat memberikan pengarahan sekaligus membuka Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan di Desa bertajuk Kades Lawas (Kawal Desa Melalui Pengawasan) di Gedung Korpri Kabupaten Ponorogo, Selasa (28/8/2018). Menurut Wabup Soedjarno, sejak pencairan Dana Desa di Ponorogo di 2016 lalu, pelaksanaannya sudah cukup baik.

“Sudah tiga tahun berjalan dan baik ya di sini. Meski demikian, perlu terus dilakukan koordinasi, saling mengingatkan karena pengelolaan itu berjalan terus menerus berkelanjutan dan makin tahun makin besar jumlahnya, ini agar tidak ada persoalan di waktu selanjutnya,” ujar Wabup Soedjarno.

Ia menekankan agar para pengelola dana di desa bisa dibekali dengan keterampilan dan ilmunya. Mereka juga harus bisa bekerja secara professional. “Hal yang demikian ini perlu ditekankan agar tidak ada masalah hukum sedikitpun,” ungkap Wabup Soedjarno.

“Kita juga melihat bahwa dengan pengelolaan yang baik, kita bisa merasakan saat ini sudah ada dampaknya di Ponorogo. Kesejahteraan sudah mengalami peningkatan,” imbuh Wabup.

Ia berharap klinik yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Sebab pengelolaan berbagai bantuan keuangan ke desa juga terus berlanjut.

“Ya jangan sekarang saja tapi periodik dilakukan,” kata Wabup Soedjarno.

Pada 2018 ini DD yang dikucurkan untuk desa-desa di Ponorogo mencapai Rp321 miliar. DD bersama bantuan keuangan dan seperti ADD (Anggaran Dana Desa) dari Pemkab Ponorogo serta Bantuan Keuangan Desa dari Provinsi bisa meningkatkan rasio  gini atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia dari angka 0,34 di 2012 menjadi 0,22 di tahun 2017. (kominfo/dist)

  News
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *