Breaking News
  • Home
  • News
  • Perda Tentang PD BPR Segera Dicabut

Perda Tentang PD BPR Segera Dicabut

By on May 24, 2018 0 456 Views

PERUSAHAAN Daerah (PD) BPR Kabupaten Ponorogo akan resmi berhenti operasi dalam waktu dekat. Pencabutan Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2006 tentang BPR Ponorogo ini segera masuk tahap pembahasan oleh panitia khusus yang ada di DPRD Kabupaten Ponorogo.

Hal ini terungkap usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara Membahas Usul Persetujuan Raperda Tentang Pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang PD BPR Kabupaten Ponorogo yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo, Kamis (24/5/3018).

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara Membahas Usul Persetujuan Raperda Tentang Pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang PD BPR Kabupaten Ponorogo yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo, Kamis (24/5/3018). Pencabutan akan menjadi dasar formal penghentian operasional PD BPR Ponorogo.

Para legislator akan segera melakukan kajian terkait berbagai dampak penutupan PD BPR milik Pemkab Ponorogo ini. Mereka dibagi dalam dua kelompok untuk membahas dampak sistemik maupun dampak hukum dari pencabutan perda BPR ini.

Wakil Bupati Ponorogo Sudjarno mengatakan, usul pencabutan perda BPR ini karena dalam operasional BPR tersebut belum memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Salah satu alasannya adalah karena BPR belum mengantongi izin dari BI.

“PD BPR ini kan sudah berdiri sejak tahun 1974, dan belum ada izin dari BI karena belum bisa memenuhi ketercukupan dana. Ini masalah pokoknya. Hal ini tidak sesuai dengan UU nomor 7 tahun 1992 yang diperbaharui dengan UU nomor 10 tahun 1998. Jadi untuk pencabutan perda BPR sudah jelas disetujui, tinggal mekanismenya yang masih dibahas,” ujar Wabup Sudjarno.

Wabup Ponorogo Sudjarno memberikan keterangan kepada awak media usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara Membahas Usul Persetujuan Raperda Tentang Pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang PD BPR Kabupaten Ponorogo yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo, Kamis (24/5/3018).

Untuk operasional, kata Wabup, BPR Ponorogo memang sudah cukup lama tidak berjalan, namun secara formal belum berhenti. “Inilah yang dimintakan persetujuannya ke DPRD,” ungkapnya.

Debitor atau para penghutang dan deposan atau penabung akan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Baik terkait pelunasan maupun pengembalian dana nasabah. “Ya nanti ada aspek hukumnya sendiri. Ada tata caranya sendiri,” jelas Wabup Sudjarno.

Wabup belum bisa memberi gambaran terkait pengganti perusahaan daerah yang bergerak di bidang keuangan ini. Namun ia yakin Pemkab Ponorogo segera memikirkan lembaga keuangan yang bisa dibentuk untuk memenuhi kebutuhan warga terkait lembaga seperti ini.

Dikatakannya, saat ini penyertaan modal Pemkab di PD BPR diperkirakan mencapai Rp3,5 miliar sedangkan dana yang berada di debitur sekitar Rp2 miliar lebih. (kominfo/dist)

  News
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *