Breaking News
  • Home
  • Slider
  • Permohonan Pelepasan Lahan Untuk Warga Terdampak Waduk Bendo Diminta Penyempurnaan

Permohonan Pelepasan Lahan Untuk Warga Terdampak Waduk Bendo Diminta Penyempurnaan

By on April 13, 2018 0 158 Views

PROSES pelepasan lahan untuk warga terdampak pembangunan Waduk Bendo terus bergulir. Jumat (13/4/2018), pembahasan usul persetujuan pelepasan lahan dari Pemkab Ponorogo kepada warga mulai dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo di Ruang Paripurna gedung DPRD Kabupaten Ponorogo.

Anggota DPRD saat rapat pembahasan pengajuan pelepasan lahan untuk warga terdampak pembangunan Waduk Bendo di gedung DPRD, Jumat (12/4/2018).

Rapat pembahasan tersebut dihadiri oleh anggota Komisi A dan Komisi C DPRD POnorogo ini juga dihadiri beberapa staf dari BPKAD dan Dinas PKP Kabupaten Ponorogo. Rapat berlangsung cukup singkat dan akan dilanjutkan dengan rapat pembahasan pada Mei mendatang.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten POnorogo Anik Suharto yang memimpin rapat mengatakan, dalam rapat tersebut para anggota DPRD sepakat untuk menunda pembahasan karena surat usulan persetujuan masih perlu disempurnakan.
Menurut Anik, dalam surat yang berperihal usul persetujuan pemindahtanganan Barang Milik Daerah tersebut disebutkan Pemkab Ponorogo telah menerima pelepasan lahan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 279.450 meter persegi. Namun, dalam surat tersebut yang dimintakan persetujuan ke DPRD hanya seluas 17.800 meter persegi yang dimanfaatkan sebagai resttlement atau permukiman kembali warga terdampak pembangunan Waduk Bendo yang berupa lahan untuk 89 KK dengan luas masing-masing 200 meter persegi.
“Kami sepakat usulan ini dikembalikan dan datanya disempurnakan secara rinci. Yaitu dari nomor sampai 89 (jumlah total KK terdampak pembangunan waduk), itu jelas setiap orang mendapat berapa meter. Jadi pembahasan bisa selesai dalam satu kali rapat saja,” ungkap Anik.
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo Mursid Hidajat menambahkan, sebaiknya pihak eksekutif bisa memperjelas suratnya dengan menyertakan perincian dan pemetaan lahan terdampak dan penggantinya seperti kesepakatan pemerintah dengan warga.
“Mumpung masih ada waktu lebih baik diperbaiki mekanismenya agar sesuai, dokumen pelepasan dari kementerian juga disertakan sebagai lampiran. Ini agar tidak muncul persoalan pidana setelahnya,” ungkap Mursid.

Permukiman Bendo Rejo yang merupakan hunian baru warga terdampak pembangunan Waduk Bendo.

Di depan forum rapat Staf Litbang Bappeda Kabupaten Ponorogo Erni Haris sempat menjelaskan bahwa tanah yang dilepaskan adalah 279.450 meter persegi. Dari luas ini, 17.800 meter persegi atau 1,78 hektare untuk resttlement, 150.000 meter persegi atau 15 hektare untuk penggantian lahan pekarangan warga dan sisanya, sekitar 111.150 meter persegi atau 11,1 hektare untuk pembangunan fasilitas umum (fasum).
“Fasum ini nantinya ada kantor dusun, ponkesdes, masjid, gedung PAUD, dan juga BLK (Balai Latihan Kerja) yang terdiri dari rumah pembibitan, rumah kompos dan demplot,” jelasnya. (kominfo/dist)