Breaking News
  • Home
  • News
  • Seminar Nasional Pasca Sarjana IAIN Ponorogo

Seminar Nasional Pasca Sarjana IAIN Ponorogo

By on December 12, 2017 0 296 Views

PONOROGO, – Kontek masuknya unsur agama dalam politik beberapa hari terakhir mengemuka dalam berbagai informasi media yang disampaikan kepada masyarakat luas. Beberapa pihak kususnya pengamat dan pelaku pelitik seolah sengaja membawa dan menyeret konteks agama dalam manuver politik tanah air belakangan ini. Oleh karena itulah, untuk membuka wawasan bagaimana agama, dalam hal ini Islam berpandangan soal politik, Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, menggelar seminar kusus tentang hal itu.

Mendatangkan pemateri nasional, Dr. KH. Ulil Abshar Abdalla, MA, dan Martinus Sardi, Ph.D, yang masing-masing adalah tokoh intelektual dan Kyai Muda NU dan Dosen UMY pemerhati agama dan HAM, seminar diberi tajuk “Agama Dalam Pergulatan Politik”. Seminar di laksanakan Selasa, 12 Desember 2017, bertempat di Graha Watoe Dhakon IAIN Ponorogo. Diikuti ratusan mahasiswa/mahasiswi dan kalangan masyarakat umum.

Diawal seminar, pemateri pertama, Dr. KH. Ulil Abshar Abdalla, MA, menyampaikan tentang pandangan kelompok-kelompok islam tentang apa itu politik. Disampaikannya bahwa menurut berbagai kelompok islam tersebut, bahwa pemahaman tentang politik adalah apa yang disebut dan berkaitan dengan imamah (pemimpin) suatu negara atau daerah dan khilafah.

“Kelompok Sunni memandang masalah imamah atau politik soal instrumental atau wasilah dalam konteks kepemimpinan. Dan bukan masalah yang menyangkut akidah. Sementara Syiah memandang imamah tersebut sebagai suatu masalah yang pokok dalam agama,” terang Ulil Abshar.

Diperjelas dan lebih spesifik lagi, ditambahkan pemateri kedua atau Martinus Sardi, Ph.D, bahwa walau banyak kalangan yang menentang dan tidak memperbolehkan agama dicampur adukkan dengan masalah politik, namum pada kenyataan riil atau prakteknya, konteks agama selalu akrab dan menjadi bagian dalam perpolitikan indonesia. Sejak zaman orde baru atau setelah kemerdekaan.
“Yang terjadi di negara kita, agama dipolitikkan atau dijadikan salah satu sarana politik. Itu nyata dan selalu terjadi. Agama sering dijadikan tameng atau dasar dan tujuan berpolitik praktis,” terangnya.

Diakhir penyampaiannya, Martinus menyimpulan dan menerangkan bahwa politik praktir dalam hal ini membawa unsur agama haruslah semakin diintegrasikan. Agama harus menjadi semangat dalam perjuangan untuk tujuan mensejahterakan rakyat. Ia menggaris bawahi agar politik praktis tak hanya dengan membawa konteks agama saat dalam usaha sebuah proses politik.

Setelah tujuan tercapai kemudian agama tak lagi dipakai atau kurang diimplementasikan. Ini yang keliru dan harus diperbaiki. Jika agama dibawa saat proses pencapaian posisi dalam berpolitik, hendaknya setelah tujuan politik tercapai, agama harus tetap diperjuangkan dan dipakai. (Kominfo/Jmbn)

  News