Breaking News
  • Home
  • Slider
  • Tanah Untuk Warga Terdampak Waduk Segera Disetujui

Tanah Untuk Warga Terdampak Waduk Segera Disetujui

By on April 4, 2018 0 32 Views

PELEPASAN tanah untuk relokasi warga terdampak proyek Waduk Bendo akan segera masuk pembahasan DPRD Kabupaten Ponorogo. Para legislator dipastikan menyetujui pelepasan yang diajukan Pemkab Ponorogo sebab hal ini untuk merupakan syarat pensertifikatan tanah dan rumah warga terdampak tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Anik Suharto menyatakan hal ini usai rapat koordinasi dengar pendapat dengan 10 perwakilan 16 KK terdampak proyek Waduk Bendo dan lima orang pengacara pendamping dari organisasi Gema Jokowi dan organisasi Cakrabirawa yang juga dihadiri oleh sejumlah staf dari OPD terkait di Ruang Sidang Utama gedung DPRD Kabupaten Ponorogo Rabu (4/4/2018).

“Kita memenuhi janji untuk menggelar hearing dengan mereka dengan menghadirkan eksekutif. Dan kita sudah tampung seluruh persoalan yang ada. Ini akan jadi catatan saat kita menggelar rapat untuk membahas proses pelepasan tanah dari Pemkab kepada warga,” terang Anik.

Suasana rapat koordinasi dengar pendapat DPRD Kabupaten Ponorogo dengan perwakilan 16 KK terdampak proyek Waduk Bendo dan staf OPD terkait di Ruang Sidang Utama gedung DPRD Kabupaten Ponorogo Rabu (4/4/2018).

Mantan kades ini mengatakan, pembahasan tersebut akan dilaksanakan oleh Komisi A dan Komisi C DPRD Ponorogo pada 13 April 2018 dan akan dibahas pada sidang paripurna yang jadwalnya ada 19 April 2018. Pemkab, lanjut Anik, telah mengajukan pelepasan hak tanah ini pada akhir Maret lalu.

“Sebagai tanggung jawab kami terhadap rakyat, kita tentu akan menyetujui tapi kita akan menyiapkan beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh eksekutif,” terang Anik.

Persetujuan pelepasan tanah ini, kata Anik, merupakan syarat dari penerbitan sertifikat tanah. Setelah adanya persetujuan, ia berharap proses pensertifikatan bisa segera dilaksanakan.

Anik menjelaskan, persetujuan itu adalah untuk pelepasan tanah yang saat ini telah didirikan rumah berukuran 49 meter persegi di atas tanah seluas 200 meter persegi. Sedangkan untuk tanah pengganti lahan garapan belum ada pengajuan.

“Warga terdampak ini nantinya kan dapat tanah pengganti yang luasnya sama dengan luas tanah di lokasi proyek ditambah dengan tanah 200 meter persegi yang ada rumahnya yang saat ini telah selesai dibangun. Nah, untuk yang tanah pengganti, kita belum terima pengajuan pelepasannya dari eksekutif,” ungkap Anik.

Salah satu pengacara 16 warga terdampak saat menyampaikan aspirasi dalam dengar pendapat DPRD Kabupaten Ponorogo.

Dalam forum dengar pendapat, Camat Sawoo Jaka Wardaya sempat memberikan penjelasan bahwa saat ini tanah pengganti tanah garapan warga telah siap. Lokasinya berada di sekitar rumah baru dan pekarangannya yang seluas 200 meter persegi.

“Jadi, tanah pengganti itu ada di sekitar rumah yang ada saat ini. Kalau yang luas, ya lokasinya menyesuaikan, mungkin agak ke samping dari kompleks permukiman yang ada saat ini,” ujarnya. Hanya saja, untuk proses pensertifikatan tentu saja masih berlangsung karena memang melibatkan banyak pihak dan membutuhkan waktu.

Didik Suwignyo, salah satu warga mengatakan, warga memang tidak menuntut banyak. Mereka hanya menginginkan kepastian adanya ganti rugi yang layak dan adil. (kominfo/dist)