TINGKAT kemiskinan di Ponorogo akan terus ditekan menuju kurang dari 10 persen. Caranya dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk mendukung kegiatan yang mendorong pendapatan masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono mengatakan, upaya menekan angka kemiskinan ini tercermin dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS, rancangan APBD) 2020. Disebutkannya, ada sejumlah pos anggaran yang ditambah anggarannya demi meningkatkan perikehidupan warga. Termasuk di antaranya warga yang saat ini masuk kategori miskin yang prosentasenya mencapai 10,36 persen dari jumlah penduduk Ponorogo.
“Terkait KUA-PPAS 2020, penekanan Bupati, juga Pemkab Ponorogo, adalah menekan tingkat kemiskinan menjadi satu digit (kurang dari 10 persen) di 2020 dan 2021. Bentuknya antara lain pemugaran rumah tidak layak huni sampai pengembangan desa-desa wisata,” ungkapnya, Rabu (31/7/2019).
Sekda Agus menyatakan, untuk pemugaran RTLH alias rumah tidak layak huni ini anggarannya menjadi sekitar Rp 10 juta untuk tiap rumah. Jumlah ini lebih kecil dibanding jatah anggaran pugar RTLH yang sebesar Rp 15 juta. “Ini ada maksudnya, yaitu agar bisa lebih banyak RTLH yang bisa direhab,” ujarnya.
Upaya lain adalah peningkatan anggaran untk jambanisasi agar semakin sedikit warga yang buang air besar (BAB) sembarangan. “Kalau yang ini dananya naik dari Rp 831 ribu per jamban menjadi Rp 1 juta-an per jamban,” ungkapnya sambil menyatakan sejumlah pihak seperti TNI-AD di Ponorogo sudah menyatakan sangat mendukung dan siap terlibat dalam pemugaran RTLH ini dan jambanisasi meski belum ada keputusan tentang hal ini.
Meski ada peningkatan anggaran untuk hal ini, Sekda Agus menyebutkan Pemkab Ponorogo tetap memberikan perhatian terhadap infrastruktur ini. Sebab, infrastruktur akan sangat mendukung jalannya roda perekonomian masyarakat. Perekonomian yang meningkat tentu akan bisa meningkatkan pendapatan warga dan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada.
Ada pula rencana untuk menggelar bagi desa-desa wisata. Pada lomba ini disediakan reward yang cukup menggiurkan. Untuk juara pertama mencapai Rp 1 miliar. “Ini untuk memotivasi desa-desa untuk menggiatkan pariwisata di desanya,” tutur Sekda Agus Pramono.
Hanya saja, Sekda Agus belum bisa menyebut besaran anggaran yang dialokasikan dengan kegiatan dan program yang direncanakan tersebut. Sebab memang besaran dana masing-masing kegiatan dan program belum muncul rinciannya.
“Jadi yang jelas infrastruktur tetap jalan, wisata jalan, RTLH jalan, jambanisasi jalan dengan fokus pada penurunan tingkat kemiskinan. Nanti (besaran anggaran) ini akan terlihat saat pembahasannya sebagai APBD 2020,” pungkas Sekda Agus Pramono. (kominfo/dist/ris)