KECAMATAN – KECAMATAN di Ponorogo yang memiliki catatan khusus bakal menjadi sasaran utama untuk penanganan kemiskinan, stunting dan percepatan pembangunan sanitasi permukimannya. Hal ini demi mengejar penurunan angka kemiskinan yang mampu dicapai oleh kecamatan yang lain.
Hal ini diutarakan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni usai penandatanganan Deklarasi Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kemiskinan, Stunting dan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Aula Gedung Bappeda dan Litbang Kabupaten Ponorogo, Kamis (29/8/2019). Dalam Deklarasi ini, selain Bupati dan anggota Forkopimda, para kepala dinas terkait dan camat serta perwakilan masyarakat membubuhkan tanda tangan pada tiga lembar dokumen terkait komitmen tersebut.
Menurut Bupati Ipong, berbagai program yang menekan angka kemiskinan akan diprioritaskan untuk beberapa kecamatan yang diketahui angka kemiskinannya masih tinggi. Di daerah-daerah tersebut, stunting juga lebih banyak ditemukan. Sehingga, memang diperlukan intervensi atau campur tangan pemerintah untuk mengatasinya.
“Berbagai program yang kita punya ya digelontor lebih banyak ke sana. Misal program jambanisasi, renovasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), pemberian makanan tambahan, pemberian tablet (Tambah darah untuk remaja putri) dan sanitasi semua kita keroyok ke sana (kecamatan yang angka kemiskinannya dan stuntingnya masih tinggi),” kata Bupati Ipong.
Daerah yang angka kemiskinannya tertinggi saat ini adalah Kecamatan Ngrayun dengan sumbangan 1,60 persen dari angka kemiskinan di Ponorogo. Disusul Sawoo dengan 1,03 persen dan Slahung serta Jambon, masing-masing 0,74 persen dan 0,71 persen. Total angka kemiskinan di Ponorogo sendiri mencapai 10,37 persen.
“Memang kalau diamati, jalan di daerah seperti Sawoo memang masih jelek ya dibanding daerah lain di Ponorogo. Tapi kalau Ngrayun sekarang sudah enggak. Jalan yang jelek kan membuat akses ekonomi memang terhambat. Kalau jalannya bagus mau bergerak ke mana-mana kan tidak males ya,” ujarnya.
Untuk program seperti renovasi RTLH, lanjutnya, akan didorong untuk bisa menyentuh lebih banyak rumah. Pada 2020 mendatang, Bupati Ipong menargetkan merenovasi sekitar 2 ribu unit RTLH.
“Ya sekarang sedang saya tawar besaran renovasinya. Kalau standarnya Rp 15 juta per unit dengan ada swadaya masyarakat, saya tawar jadi sekitar Rp 10 juta per unit (dengan ada swadaya masyarakat). Pengurangan misal di lantai yang tidak perlu keramik tapi perkerasan dengan semen saja,” ulasnya.
Untuk stunting atau kekerdilan, pada Agustus ini Ponorogo telah berada di angka 17 persen. Angka ini sudah di bawah toleransi angka stunting nasional yang mematok batas 20 persen. Meskipun sudah di bawah batas, namun harus terus didorong agar tidak ada anak stunting. Sebab, kata Bupati Ipong, Indonesia dan Ponorogo membutuhkan sumber daya manusia yang unggul untuk menjadi kawasan yang maju. (kominfo/dist)