BERBAGAI agenda penting terkait pembangunan di Ponorogo di 2019 akan bisa segera dilaksanakan dan dituntaskan. Ini menyusul pelantikan pimpinan DPRD Ponorogo yang dilaksanakan Senin (7/10/2019) pada Rapat Paripurna Dalam Rangka Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Ponorogo Masa Jabatan 2019-2024 di Ruang Sidang Utama gedung DPRD setempat.
Hal ini disampaikan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni usai pelaksanaan pengucapan sumpah oleh Sunarto sebagai ketua DPRD Ponorogo serta Dwi Agus Prayitno, Miseri Effendi dan Anik Suharto sebagai wakil ketua DPRD Ponorogo masa jabatan 2019-2024. Menurutnya, dengan keberadaan pimpinan definitif maka agenda-agenda yang sudah menunggu campur tangan DPRD bisa segera dituntaskan.
Bupati Ipong menyebut, hal tersebut antara lain adalah pembahasan dan pengesahan raperda APBD 2020 dan delapan raperda lain, termasuk raperda miras yang seharusnya mendapat prioritas untuk selesai tahun 2019 ini.
“Karena momentum ini (peresmian sebagai pimpinan DPRD) bukanlah akhir perjalanan dari pemilu yang lalu. Ini adalah awal dari perjuangan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Ponorogo. Karena para pimpinan dan anggota DPRD semuanya dipilih oleh warga Ponorogo,” ungkapnya usai pengucapaan sumpah pimpinan DPRD Ponorogo.
Diyakininya, para anggota legislatif Ponorogo kali ini bisa lebih cepat dalam bekerja sama dengan pihak eksekutif. Sebab, lebih dari separuh anggota DPRD saat ini adalah wajah-wajah lama atau mereka yang pernah menjabat sebelumnya. Dengan begitu, mereka sudah pernah bekerja sama dengan Pemkab Ponorogo sebagai eksekutif setidaknya selama tiga tahun masa kepemimpinannya sejak awal 2016 lalu.
“Jadi saat saya diberi kabar bahwa APBD 2020 akan diselesaikan pada 26 Oktober 2019 ini maka saya menyambutnya dengan gembira. Ketika APBD 2020 bisa diselesaikan dengan cepat, maka kita bisa segera melakukan hal-hal yang lain juga jadi prioritas,” imbuh Bupati Ipong.
Bupati Ipong berharap, setelah peresmian pimpinan DPRD Ponorogo, pembentukan alat kelengkapan juga bisa segera menyusul dilaksanakan. Sebab dengan begitu maka seluruh proses legislasi yang dibutuhkan bisa segera dikerjakan. (kominfo/dist)